Dark/Light Mode

Kawasan Asia Pasifik Rawan Konflik

Pemerintah Kudu Respons Serius Tantangan Ancaman Pertahanan

Rabu, 23 Juni 2021 20:40 WIB
Ilustrasi Alutsista TNI. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi Alutsista TNI. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat pertahanan Semar Sentinel Indonesia Alban Sciascia menilai, rencana Pemerintah melakukan modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) merupakan hal yang masuk akal untuk menjawab tantangan pertahanan negara ke depan.

“Ini bisa jadi pertama kalinya Kemhan (Kementerian Pertahanan) mengusulkan strategi pengadaan yang bisa diandalkan dalam jangka panjang dan berperan aktif dalam memodernisasi TNI,” kata Alban dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/06).

Seperti diketahui, Kemhan sedang Menyusun draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Draf Perpres tersebut menimbulkan polemik karena terdapat rencana belanja Alutsista mencapai Rp 1,7 triliun.

Baca juga : RI Kudu Perkuat Ekonomi Dan Pertahanan

Alban mengungkapkan, tantangan keamanan terus berkembang. Untuk mengantisipasinya, terutama terhadap ancaman jangka menengah dan panjang diperlukan perencanaan yang matang. Penyusunan tersebut, menurutnya, sekaligus untuk menjawab kritik terhadap perencanaan pertahanan selama ini.

“Kurangnya kedalaman strategis Indonesia dalam hal perencanaan pertahanan selama bertahun-tahun menjadi bahan kritik para pengamat dan pakar,” ujarnya.

Alban menerangkan, tantangan keamanan masa depan telah dijelaskan oleh banyak lembaga think tank di seluruh dunia. Sebagian besar menganggap kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu daerah yang paling rawan konflik.

Baca juga : Pemerintah Tetap Semangat Kejar Target Pembangunan

Saat ini, papar Alban, Indonesia dihadapkan dengan pembangunan militer China dengan sikap agresifitasnya yang ditunjukkan dalam sengketa teritorial seperti yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, strategi militerisasi Beijing di Laut China Selatan. Menurutnya, hal tersebut harus ditanggapi serius oleh Indonesia.

“Penangkapan ikan ilegal juga meningkat belakangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa negara menggunakan kekuatan atau setidaknya sekadar unjuk kekuatan untuk mengamankan sumber daya,” ujarnya.

Dia berpandangan, Perpres Alpalhankam harus dilihat sebagai kelanjutan dari program modernisasi. Yakni, kelanjutan Minimum Essential Force (MEF), yang dimulai sejak 2009. Dan, ditargetkan selesai pada 2024. [SRF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.