Dark/Light Mode
Sebelumnya
Jika masih enggan lockdown, Dicky menyarankan agar seluruh kegiatan bisnis dilakulan dari rumah alias WFH, dua minggu. Dugaannya, ada sekitar 20 juta pekerja formal di Pulau Jawa. Sehingga, kebijakan ini akan efektif, setidaknya menekan mobilitas interaksi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga jangan kendor melakukan tracing dan vaksinasi. “Tiga kombinasi itu harus dilakukan untuk menurunkan penularan. Testingnya 500 ribu per hari dan vaksinasi 1 juta dosis per hari. WFH 100 persen, kecuali yang informal seperi kesehatan, bahan pokok, dan lainnya,” terang Dicky.
Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama perhimpunan lima profesi dokter juga mendesak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. “Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” kata Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI Adib Khumaidi.
Baca juga : Sydney Lockdown Dua Pekan, Darwin Lockdown 48 Jam
Akibat lonjakan ini, IDI mencatat, terdapat 24 kabupaten/kota yang melaporkan BOR di rumah sakit rujukan melebihi 90 persen. BOR untuk ICU dari berbagai RS bahkan mendekati atau melebihi 100 persen.
Bersamaan dengan itu, terjadi penumpukan pasien dan antrean panjang di banyak IGD, terutama di kota-kota besar. Bahkan tidak sedikit pasien yang meninggal dunia saat tiba di IGD. Kondisi itu semakin diperparah dengan terpaparnya para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah? Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengapresiasi segala bentuk masukan untuk menekan laju penularan. Namun, pembatasan kegiatan masyarakat harus dikaji sesuai eskalasi situasi epidemiologi di wilayah setempat.
Baca juga : Lockdown 14 Hari Butuh Rp 25 Triliun
Misalnya, ketika BOR mencapai 80 persen, harus dilakukan pengetatan kegiatan. Mikro lockdown perlu dilakukan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, bahkan sampai di kabupaten/kota. Tidak menutup kemungkinan, pembatasan sampai di tingkat provinsi.
“Bahkan antar provinsi. Seperti Jabodetabek atau daerah aglomerasi. Jadi efektifnya tergantung dengan implementasi bagaimana sinergisitas antar wilayah untuk menekan laju penularan,” terang Nadia saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Lantas, apakah pemerintah akan menyetujui lockdown, setidaknya di Pulau Jawa? Jawabannya tidak berubah. Kata Nadia, pemerintah masih akan melanjutkan arahan Presiden yang saat ini menerapkan PPKM mikro dengan memastikan pengetatan protokol kesehatan, termasuk penguatan testing, tracing, dan tindak lanjut berupa treatment pada pasien Corona. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
