Dark/Light Mode

Bos NU Bicara Kesejahteraan

Negerinya Kaya Rakyatnya Kere

Minggu, 19 September 2021 07:35 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. (Foto: YouTube TVNU)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. (Foto: YouTube TVNU)

 Sebelumnya 
Ironisnya lagi, kata dia, kantung-kantung kemiskinan justru ada di daerah-daerah yang menjadi sumber kekayaan. Misalnya, di daerah tepi tambang dan daerah pesisir. Karena itu, dirinya menekan pemerintah agar dapat merealisasikan pemerataan di masyarakat.

“Bukan hanya pertumbuhan, tapi harus ada pemerataan,” tukas ulama asal Cirebon, Jawa Barat itu.

Pernyataan Kiai Said sama dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memprediksi tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 diperkirakan akan meningkat dari 3,8 persen pada 2020 menjadi persen pada 2021. Dari data BPS, penduduk miskin ekstrim terbanyak ada di pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 1,7 juta orang.

Baca juga : Bamsoet Kutuk Pelecehan Dan Kekerasan Teroris KKB Terhadap Nakes Di Papua

Selain itu, BPS juga mengungkapkan terjadi peningkatan pengangguran pada penduduk yang berusia 20-24 tahun dan 25-29 tahun berdasarkan data Februari 2021 terhadap Februari 2020. Pengangguran paling banyak pada usia 20-24 tahun.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan “dompetnya” para konglomerat dan pejabat negara. Di tengah pandemi, mereka malah mengalami kenaikan kekayaan.

Bagaimana tanggapan ekonom? Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, poin utama kesenjangan ekonomi yang terjadi antara pejabat dan rakyat karena selama ini terlalu menikmati ekspor komoditas mentah, dan olahan primer yang nilai tambahnya kecil.

Baca juga : Kemnaker Berupaya Sejahterakan Pekerja Di Sektor Kelapa Sawit

“Masalah utamanya adalah penyakit Belanda atau dutch disease,” papar Bhima.

Penyakit Belanda, lanjut Bhima, membuat sektor yang harusnya didorong untuk produktif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, akhirnya loyo. Misalnya, porsi industri manufaktur terus menurun.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024. Target ini lebih cepat enam tahun dari komitmen global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.