Dark/Light Mode

Stafsus Menkeu Ngetwit Soal Utang Tersembunyi 245 T Ke China

"Jika Wanprestasi, Risikonya Bisa Nyerempet Pemerintah"

Sabtu, 16 Oktober 2021 07:50 WIB
Stafsus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. (Foto: Istimewa)
Stafsus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Laporan AidData, lembaga riset internasional, bikin heboh Tanah Air. Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat itu, menyebut, Indonesia mempunyai “utang tersembunyi” alias hidden debt kepada China dengan nilai fantastis sekitar Rp 245 triliun. Menanggapi kehebohan ini, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menenangkan.

Keberadaan utang tersembunyi itu tertuang dalam laporan riset bertajuk “Banking on the Belt and Road: Insights From A New Global Dataset Of 13,427 Chinese Development Projects”, yang dirilis akhir September lalu.

Baca juga : Setelah Pekerja, Kini Giliran Pemberi Kerja Dapat Bantuan Pemerintah

Laporan setebal 166 halaman itu menjelaskan, China memberikan fasilitas utang kepada negara-negara berkembang untuk merealisasikan jalur sutera baru atau dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI). Program ini dicetuskan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013, untuk membangun aliansi ekonomi besar di mana China sebagai porosnya.

Total ada 13.427 proyek pembangunan infrastruktur di 165 negara yang dibiayai utang China. Proyek tersebut tersebar di berbagai negara terutama negara miskin dan berkembang. Saat ini, ada 45 negara miskin yang memiliki utang kepada China. Jumlahnya sekitar 375 dolar AS atau sekitar Rp 5.500 triliun.

Baca juga : Ada Teroris Papua Tobat Karena PON

Nah, dari laporan itu disebutkan ada 71 proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai dalam skema BRI ini. Indonesia juga disebutkan punya utang tersembunyi kepada China sebesar 17,28 miliar dolar AS atau Rp 245,37 triliun. Utang tersebut nilainya setara 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Eksekutif AidData, Brad Parks menjelaskan, utang itu memang bukan diberikan kepada pemerintah. Tapi, kepada BUMN atau perbankan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, rel kereta api, bandara, dan lainnya. Karena itu, sebagian besar utang tersebut tidak muncul di neraca pemerintah.

Baca juga : Warganet Sorak Sorai

Persoalannya, 39 persen dari proyek yang didanai China itu bermasalah karena korupsi dan sebagainya. Puluhan negara miskin dilaporkan tidak mampu membayar utang kepada China. Ujung-ujungnya pemerintah negara tersebut yang harus membayar utang.

Akibatnya banyak pemerintah yang kecele karena kontrak utang tak jelas misalnya berapa jumlah utang yang harus dibayarkan. Akibat persoalan ini, banyak pemimpin negara yang awalnya ingin ikut-ikutan BRI, sekarang menangguhkan atau membatalkan proyek infrastruktur China, karena masalah keberlanjutan utang.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.