Moeldoko Bicara 2,5 Tahun Tidak Miliki Jabatan Apapun

 Sebelumnya 
Pertimbangan kedua, pergantian Panglima TNI tidak harus mengikuti aturan yang ada, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pertimbangan ketiga, secara tradisi, sebenarnya aturan yang berjalan bukan darat, laut dan udara.

“Secara tradisi sebenarnya berjalan bukan darat, laut, udara, bukan. Darat laut, darat udara dan darat lagi. Itu tradisi yang berjalan selama ini. Tapi sekali lagi, tidak juga tradisi itu bersifat permanen, enggak juga,” papar Moeldoko.

Ditegaskannya, pemilihan Panglima TNI sudah melalui kalkulasi yang matang, yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya, bagaimana menata organisasi ini agar terjadi sebuah regenerasi yang semakin mantap ke depan.

Baca juga : Mulai Hari Ini, Anak Di Bawah 12 Tahun Bisa Wisata Ke Ancol

Begitu komentar Moeldoko soal Hadi dan Andika. Lalu, bagaimana pendapat pengamat soal isu Marsekal Hadi akan masuk kabinet? Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga yakin, Jokowi tak akan membuang Hadi dan membiarkan terlalu lama nganggur. Salah satu caranya, Jokowi akan memberikan kursi strategis bagi Hadi di Kabinet Indonesia Maju.

Dengan demikian, prediksinya, Jokowi akan melakukan reshuffle setelah Hadi pensiun.

Posisi yang apa cocok untuk Hadi? Ritonga memprediksi, jabatan Hadi nanti tidak lepas dari rumor yang saat ini beredar. Yakni sebagai KSP, Menko Polhukam atau Kepala BIN. “Pak Jokowi tentu akan bermain aman. Jangan sampai menimbulkan riak-riak saat ada pergantian,” kata Ritonga.

Baca juga : Kebanyakan Kasus Mangkrak, Alasan KPK Baru Tahan Tersangka Korupsi Jasa Tirta II

Namun, bila pertimbangannya stabilitas politik, Ritonga memrediksi, Hadi bakal menggeser posisi yang kini dipegang Moeldoko. Kenapa? Hal ini tak lepas dari kontroversi yang dilakukan eks Panglima TNI itu, setahun terakhir ini. Khususnya, saat Moeldoko terangan-terangan ingin ‘mencaplok’ Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Maret lalu.

Lagipula, kata dia, mengganti Moeldoko, secara hitung-hitungan politik lebih aman ketimbang mengambil jabatan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam atau Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Meskipun keduanya bukan berasal dari partai politik, tapi punya basis dukungan politik yang kuat.

“Misalnya, Pak Mahfud. Meskipun bukan orang parpol, tapi punya dukungan kuat di kalangan Nahdliyyin dan punya peran menaikkan indeks demokrasi,” tegas Jamiluddin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.