Komisi IX DPR Minta Kemenkes Segera Eksekusi Atensi Presiden Soal Vaksin Halal

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengeksekusi atensi Presiden Jokowi terkait penggunaan vaksin halal. Politisi Partai Golkar ini berharap, penggunaan vaksin halal bisa segera diprioritaskan.

"Terkait kemandirian vaksin, efektivitas vaksin dan kehalalan vaksin yang menjadi atensi Pemerintah, jangan lagi pakai didiskusikan. Kementerian Kesehatan perlu segera melaksanakan yang menjadi perhatian Presiden, tidak perlu didiskusikan lagi," ucap Melki, kepada wartawan, Jumat (24/12).

Ia mengungkapkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) di bawah komando Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan sudah menindaklanjuti yang menjadi harapan masyarakat, khususnya umat Islam, terkait penggunaan vaksin halal.

Baca juga : Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perhatikan Harapan Umat Muslim

Sebelumnya, saat membuka Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), di Lampung, Rabu (22/12), Presiden Jokowi memang memberi antensi atau imbauan KH Said Aqil Siradj mengenai penggunaan vaksin halal. Imbauan Kiai Said saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merujuk pada sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Saat ini, MUI sudah mengeluarkan dua sertifikat halal untuk vaksin, yaitu Sinovac dan Zifivax.

"Karena itu, kami mendukung penuh apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada pembukaan Muktamar NU di Lampung mengenai penggunaan vaksin berlabel halal. Dengan catatan, vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara tetap jalan," ucap Melki.

Menurutnya, sejak awal vaksin halal menjadi perhatian masyarakat, ulama, dan tokoh-tokoh Muslim. "Hal itu juga didengar betul Pak Presiden, didengar Pak Airlangga. Kemenkes tinggal mengeksekusi," sambung Melki.

Baca juga : Ketua Komisi IV DPR Puji Kementan Berhasil Panen Pedet

Secara khusus, Melki juga mengapresiasi atensi Pemerintah yang mendengar dan memperhatikan aspirasi umat Islam. Ia menegaskan, Pemerintah tidak pernah alergi terhadap kepentingan umat Islam selagi tujuannya adalah membawa kemaslahatan umat.

"Kami apresiasi dengan tinggi atensi Pemerintah untuk memperhatikan aspirasi umat Muslim melalui MUI dan PBNU terkait penggunaan vaksin halal. Apalagi vaksin halal Sinovac dan Zifivax sudah mendapatkan EUA BPOM dan sertifikasi halal," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga mendukung pernyataan Jokowi perihal penggunaan vaksin berlabel halal sebagaimana disampaikan saat membuka Muktamar NU. Menurut Saleh, pernyataan Jokowi sudah seharusnya segera ditindaklanjuti instalasi terkait.

Baca juga : Tak Ajukan Banding, KPK Segera Eksekusi Nurdin Abdullah

"Sejalan dengan keinginan Presiden agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas. Hal itu disampaikan secara lugas dalam sambutannya pada acara pembukaan Muktamar NU kemarin di Lampung," kata Saleh, Kamis (23/12). [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.