Bamsoet Dorong Pemerintah Buat Ekosistem Perdagangan Baru

 Sebelumnya 
Menurut Bamsoet, keberadaa robot trading seringkali dipakai para investor untuk memberikan panduan dalam melakukan investasi dan perdagangan, baik pada instrumen mata uang (foreign exchange/forex), komoditas, atau aset kripto. Daripada melarangnya, lebih baik dilakukan pembinaan. "Sehingga dapat mendorong perkembangan perdagangan kripto, yang pada akhirnya juga bisa memberikan kontribusi besar kepada negara dalam bentuk pajak," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, perhatian dirinya terhadap perkembangan pasar kripto di Indonesia tidak lepas dari perannya sebagai Pimpinan MPR maupun sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia yang diberi tugas untuk membantu memberikan masukan kepada pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait terhadap carut marut pro-kontra perdagangan digital yang baru-baru ini ramai di publik. Sesuai UU MD3 yang kemudian dijabarkan secara rinci melalui Pasal 6 ayat D Tata Tertib MPR, MPR bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Buat Aturan Khusus Ekonomi Digital

"Sesuai amanah tersebut, sebagai pimpinan MPR saya menerima banyak pengaduan sekaligus masukan dari berbagai kalangan terkait perkembangan pasar kripto di Indonesia. Antara lain pertemuan dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim, APLI dan AP2LI yang bernaung di bawah Kadin Indonesia, maupun para pihak dan praktisi kripto lainnya. Pada intinya menyampaikan bahwa kripto maupun turunannya seperti robot trading, memiliki potensi investasi yang besar. Kita harus mencegah terjadinya dampak pada banyaknya investasi yang keluar (capital outflow) karena pada hakikatnya konsumen akan selalu mencari tempat yang nyaman. Dan sektor ekonomi digital ini tidak memiliki batas negara maupun bergantung pada mata uang resmi sebuah negara," ujar Bamsoet.

Sebagai Pimpinan Kadin Indonesia, Bamsoet menilai jika memperhatikan dinamika global, paper work para regulator bursa, inisiatif beberapa Bank Sentral di Uni Eropa dan AS, dan respons pemerintah di berbagai negara, untuk bursa kripto atau sejenis seperti robot trading, Indonesia tidak bisa menghindar. Untuk itu, Pemerintah perlu mengambil momentum atas perkembangan ekonomi digital yang semakin sulit dibendung ini dengan membangun ekosistem perdagangan baru yang meliputi mekanisme perdagangan yang lebih baik, penguatan perlindungan konsumen, literasi, pembentukan para profesi penunjang yang berkualitas, dan terutama perluasan potensi pada penerimaan pajak.

Baca juga : Prof. Tjandra Minta Pemerintah Audit Penyebab Kematian Covid

"Untuk itu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK kiranya duduk bersama untuk merumuskan framework kebijakan yang komprehensif demi kepastian hukum perekonomian di tengah masyarakat yang serba cepat, global dan digital ini," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.