KPU Dan Bawaslu Dicap Awali Kinerja Buruk

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertemuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan 12 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 menuai polemik.

Barisan pimpinan DPR misalnya, justru membela. Ketua DPR Puan Maharani menyebut, pertemuan itu hanya silaturahmi. Isinya, cuma diskusi pelaksanaan serta tugas-tugas anggota KPU-Bawaslu yang anyar.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) ini, pertemuan serupa juga dilakukan pimpinan DPR lainnya. Yang dibahas, seputar tahapan pemilu.

Baca juga : KPU Dan Bawaslu Baru Diminta Tancap Gas...

“Soal pelaksanaan tugas-tugas agar berjalan sebagaimana tupoksinya. Agar tahapan proses Pemilu bisa berjalan sesuai harapan masyarakat, jujur, adil aman pada 14 Februari 2024,” kata Puan di Senayan, Jakarta, kemarin.

Mengamini Puan, Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengakui ikut mendampingi Ketua DPR saat bertemu dengan anggota KPU dan Bawaslu. “Selain perkenalan, yang diomongin soal penyelenggara pemilu agar bekerja berdasarkan konstitusi, profesional, mandiri, dan transparan,” bebernya.

Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin, pertemuan pimpinan DPR hanya silaturahmi dan, bukan hanya dengan Cak Imin. “Ke Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan para wakil pimpinan DPR, termasuk ke tempat saya lebih dahulu sebelum Cak Imin,” ujarnya.

Baca juga : KPK Dalami Pertemuan Eks Dirjen Keuda Kemendagri Dan Bupati Koltim Di Jakarta

Dasco mengajak semua pihak tidak menjadikan pertemuan ini jadi polemik, dan mengaitkannya dengan usulan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Cak Imin. “Perkenalan diri dan mendatangi semua,” tutur Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Tanggapan berbeda dilontarkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Dia menilai, pertemuan itu tak etis. Apalagi, Cak Imin sebelumnya menghangatkan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Pertemuan komisioner KPU Bawaslu dengan pimpinan DPR harusnya dilakukan terbuka dan dihadiri semua pimpinan DPR. Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga,” kata Mardani kepada Rakyat Merdeka melalui pesannya, kemarin.

Baca juga : Perkumpulan Kader Bangsa Wacanakan Capres Alternatif Anak Muda

Selain itu, anggota terpilih KPU dan Bawaslu yang belum dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan konsolidasi internal. Sehingga, KPU dan Bawaslu yang anyar, mestinya tidak bertemu dulu dengan pihak manapun, termasuk pimpinan parpol dan lembaga negara. Sebab, berpotensi ada dugaan memberi pengarahan politis. “Pertemuan ini contoh buruk di awal kerja penyelenggara Pemilu 2024,” sindirnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.