Dark/Light Mode

Kemendagri Pastikan Timsel KPU Dan Bawaslu Independen

Rabu, 13 Oktober 2021 20:54 WIB
Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar
Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode mendatang akan bekerja secara independen. 

Nama Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021.

"Timsel ini sama dengan lima tahun sebelumnya, bekerja secara independen dan tugasnya adalah melaporkan hasilnya kepada Bapak Presiden RI," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar dalam  webinar bertajuk “Mencari Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2022-2027 Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”.Rabu (13/10) 

Berita Terkait : Kemendagri Percepat Pembentukan Tim Penyelenggara Pemilu Bulan Ini

Dalam sambutannya, Bahtiar menyampaikan, tema ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk menggerakkan agenda nasional, yaitu melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027. 

“Berbagai pemikiran-pemikiran terbaik, gagasan-gagasan bagus (dibahas), kita hendak menghadirkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya terkait dengan agenda nasional ini,” kata Bahtiar.

Anggota Komisi II DPR, Saan Mustopa menilai, dari 11 anggota Timsel penyelenggara Pemilu yang telah terpilih, komposisinya cukup komprehensif dan dapat diandalkan. 
Selain sudah mempunyai kemampuan teknis kepemiluan, beberapa di antaranya juga merupakan pakar teknologi informasi, pakar pemerintah, akademisi, dan lain sebagainya. 

Baca Juga : InMobi Akuisisi Platform Analytics dan Appsumer

“Nah, tugas mereka adalah bagaimana mencari calon anggota penyelenggara Pemilu, Bawaslu, maupun KPU itu yang benar-benar kredibel, berintegritas, profesional, dan tentu mandiri,” ujar Saan.

Saan juga menekankan, Timsel merupakan hulu dari semua proses tata kelola kepemimpinan kepemiluan 2024. 

Sementara hilirnya, kata dia, adalah output dari proses Pemilu, yaitu kualitas kepemimpinan. “Semisal lahir calon pemimpin-pemimpin yang kredibel, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, baik di legislatif maupun nanti di eksekutif,” tambahnya.

Baca Juga : ADB Tambah Pembiayaan Iklim 2019-2030 Jadi Rp 1.422,1 T

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad membeberkan, karena unsur dari Timsel beraneka ragam, tugas dari DKPP adalah membantu Timsel. 

Salah satunya, dengan memberikan masukan-masukan dalam melahirkan anggota KPU dan Bawaslu. “DKPP memberikan catatan tentang bagaimana melahirkan sebuah Pemilu yang berintegritas. Jadi tidak hanya kualitasnya saja, tapi juga berintegritas,” tuturnya.

Menurut Muhammad, terdapat tujuh kriteria Pemilu berintegritas, yaitu kepastian hukum, penyelenggara independen, profesional, mandiri, dan kuat, menjaga otentikasi suara rakyat, peserta Pemilu taat regulasi; partisipasi masyarakat; penegakkan hukum; dan keadilan Pemilu. “Tujuh bagian ini yang perlu menjadi atensi bersama,” ujar Muhammad.[DIR]