Bamsoet: Perlu Pendekatan Tegas Dan Humanis Selesaikan Konflik Di Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan sepakat untuk mengedepankan pendekatan tegas dan humanis dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua. Sebagaimana juga sudah disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa usai bertemu Bamsoet, sapaan akrab Bambang, November 2021. Pendekatan teknis yang digunakan lebih kepada operasi teritorial, bukan operasi tempur. Namun, jika diperlukan Kopassus siap lakukan operasi tempur guna menumpas separatis yang mengganggu keamanan dan berupaya memisahkan diri dari NKRI.

"Melalui forum MPR for Papua yang diisi anggota DPR dan DPD yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, MPR akan menjadi mitra strategis bagi TNI, termasuk di dalamnya bagi Kopassus, dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua," ujar Bamsoet, usai menerima kunjungan silaturahmi Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan, di Jakarta, Selasa (26/4).

Baca juga : Di Depan Dubes Uni Eropa, Moeldoko Tegaskan Sikap Netral RI Dalam Konflik Ukraina

Pertemuan ini turut dihadiri Asintel Kopassus Letkol Inf Wing Sandya Udayanto, Aster Kopassus Kolonel Inf Edwin Apria Candra, Dansat inteltek Pusintelad Letkol czi Asep Sugiharto, dan Kasi Intel Grup 3 Kopassus Kapten Inf M.Rusdyanto Hadawang.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dibutuhkan keseragaman dan kesamaan pandangan semua stakeholder pemerintah untuk satu langkah menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan, bukan semata pendekatan operasi militer. Khususnya terhadap beberapa wilayah yang sering terjadi kontak tembak, antara lain di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak; Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga; Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga; Distrik Gome, Kabupaten Puncak; Distrik Mamberamo, Kabupaten Mamberamo Raya; dan Distrik Omukia, Kabupaten Puncak.

Baca juga : Komitmen Multi-Pihak Implementasikan SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi Di Tanah Papua

"Pendekatan kesejahteraan tersebut antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Karena sumber konflik adalah akibat adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Untuk itu, dana Otsus harus benar-benar dikawal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, berbagai perangkat hukum memajukan Papua sudah tersedia. Antara lain melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Baca juga : Bamsoet Dorong Advokat Masifkan Pro Bono Dan Legal Aid Ke Masyarakat

"Tinggal pelaksanaannya yang harus dijalankan secara tepat dan cepat. Bercermin dari implementasi Undang-Undang Otsus Papua, dari periode tahun 2002 hingga 2021, Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 138,65 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada kurun waktu 2005 sampai 2021, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp 702,3 triliun. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas dan output. Sehingga bisa memberikan kejelasan sejauh mana anggaran yang besar tersebut memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.