Nelayan Kian Sulit Melaut

 Sebelumnya 
Data KNTI menyebut, ketersediaan stasiun pengisian BBM untuk nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) hanya 3 persen atau 374 stasiun dibandingkan jumlah desa pesisir di Indonesia.

Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi.

Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar nelayan tidak segera diatasi dengan baik, lanjutnya, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia. “Jadi, bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos. Masalah utamanya juga harus dibenahi,” tegasnya.

Baca juga : Sri Mulyani Tak Mau Nyetrum Rakyat

Daniel menyebut, DPR siap mengawal distribusi bantalan sosial dari Pemerintah untuk nelayan. Termasuk untuk program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang dikelola Pemda sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022. Isinya tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya, kata Daniel, Pemda wajib menganggarkan belanja untuk perlindungan sosial selama Oktober hingga Desember 2022.

Pemda juga diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi.

Seperti pemberian bansos bagi nelayan, sopir ojek, pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Baca juga : Awas LSM Asing Di Balik Gerakan Pendukung Kemerdekaan Papua

Daniel juga meminta dilakukan updating data penerima bantuan sosial. Pasalnya, ada potensi munculnya orang miskin baru dan/atau orang rentan miskin baru akibat inflasi. Pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak kenaikan harga BBM harus dilakukan secara cermat. “Jangan sampai mereka yang berhak mendapatkan bantuan malah terlewatkan,” tegasnya.

Dia berharap, dana bantalan sosial bisa didistribusikan untuk menjaga daya beli bahan bakar solar untuk melaut, atau pendukung pelaku bisnis UMKM sektor bahari lainnya. Apalagi, kenaikan harga BBM membuat nelayan tidak bisa melaut akibat kesulitan biaya perbekalan kapal.

Mirisnya lagi, sejumlah nelayan juga mengeluhkan mulai terlilit utang. Dia mengungkap, di beberapa pelabuhan perikanan saat ini banyak kapal nelayan bersandar dan tidak bisa melaut karena terhambat masalah BBM. “Bansos bagi nelayan kita harapkan bisa cepat disalurkan,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.