Komisi I DPR Soroti 149 Desa Tak Tersentuh Sinyal Komunikasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) agar dapat melakukan strategi penyediaan saluran telekomunikasi dasar, khususnya pada area prioritas 149 desa yang terkategori blankspot di Provinsi Aceh. 

Untuk itu, Politisi banteng ini meminta Bakti segera menginventarisasi masalah dan masukkannya tabulasi tabel yang nantinya akan dibahas kembali dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Baca juga : Kata Khofifah, Mahfud MD Seperti Peluru Tak Terkendali

“Kita dengar dari seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh yang hadir, di mana pembangunan, khususnya jaringan internet dan BTS untuk mencapai hasil yang menggembirakan. Ada beberapa catatan di setiap kabupaten yang masih harus dibenahi, baik oleh Bakti oleh Pemerintah maupun juga oleh operator lainnya dan itu kita masukkan dalam tabulasi tabel yang akan diskusikan nanti dengan pemerintah,” jelas Effendi dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR di Aceh, dikutip dpr.go.id Senin (10/10).

Meski demikian, Ia mengapresiasi kinerja Bakti yang menurutnya sudah sangat bekerja keras dalam rangka pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. 

Baca juga : Komisi II DPR Puji Program Dan Kegiatan BPIP

“Bakti luar biasa bekerja, kita apresiasi, mereka melakukan sesuai amanat undang-undang dan amanat dari Presiden Jokowi untuk cover seluruh wilayah Indonesia. Ini jaringannya luar biasa dan kita akan dukung terus Bakti dengan mitranya bisa melayani seluruh wilayah Indonesia khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)” tambahnya.

Senada Effendi, Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menyatakan, ke kekhawatirannya terhadap 149 desa yang sama sekali tidak memiliki akses telekomunikasi. 

Baca juga : Komisi X DPR Setujui Anggaran Definitif Perpusnas Tahun 2023

Untuk itu, ia menekankan agar Pemerintah Provinsi Aceh bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk mendata status 3T di 149 desa ini.

“Kalau memang masuk dalam kategori 3T maka harus segera di prioritaskan oleh Kemkominfo agar diberi atau diupayakan pemasangan jaringan telepon. Sedangkan yang tidak masuk dari 149 Desa ini, maka harus diupayakan agar operator masuk dan melaksanakannya,” tutup politisi Fraksi Partai NasDem ini.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.