Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Terkendala Formasi Dan Anggaran
ASN P3K Tak Kunjung Diangkat
Minggu, 13 Agustus 2023 07:30 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum membaik. Banyak kasus pegawai honorer yang telah lolos dalam seleksi P3K tidak dapat diangkat karena ketiadaan formasi.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Pemerintah mengevaluasi sistem P3K ini. “Peninjauan ulang terhadap formasi P3K ini, untuk memastikan kesesuaian dengan anggaran Pemerintah, khususnya di daerah,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Baca juga : AS Makin Tancap Gas Damaikan Saudi-Israel
Dia bilang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam formasi P3K di tahun 2023 ini berperan sangat penting. Sebab, formasi yang diusulkan Pemerintah daerah (Pemda) membutuhkan dukungan anggaran dari pusat. Ketika Kemenkeu menggeser beban penggajian bagi PPPK itu ke daerah, pemda kalang kabut.
“Tahun 2016, 2017, mereka tadinya semangat, tapi yang 2018 dan seterusnya jadi nggak jelas. Akhirnya mereka (pemda) merasa dibohongi, selebihnya mereka nggak mau buka,” ujar Mardani.
Baca juga : Bantah Terima Gratifikasi, Lukas Enembe Ngaku Orang Paling Jujur Di Papua
Makanya, tak heran kalau banyak honorer walau dinyatakan lulus, namun tak kunjung mendapat formasi. Untuk itu, dia mendorong agar masalah formasi dan anggaran ini bisa diselesaikan.
Dia juga mengingatkan adanya kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada honorer yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K. Dia berharap Pemerintah menaati kesepakatan tersebut, walau Undang-Undang ASN masih dalam tahap revisi.
Baca juga : Makan Malam Dengan Airlangga-Ical-Agung, JK Senang Golkar Solid
Dia berharap, Pemerintah segera merealisasikan pengangkatan para tenaga honorer yang saat ini didominasi dari guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Mereka saat ini jumlahnya mencapai 2,4 juta orang.
“Perlu solusi menyeluruh melalui desain besar reformasi birokrasi guna menemukan jalan keluar yang integral. Kita menginginkan sistem kepegawaian negara yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” tambah politisi Fraksi PKS ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya