AS Makin Tancap Gas Damaikan Saudi-Israel

RM.id  Rakyat Merdeka - Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Teheran, Iran, kembali beroperasi menyusul telah dibukanya Kedubes Iran, Juni lalu. Rujuk keduanya diwarnai normalisasi hubungan Saudi-Israel.

Kedua negara menutup kantor kedubes masing selama tujuh tahun saat hubungan Saudi-Iran terputus. Saudi menutup misi diplomatiknya di Teheran pada 2016 setelah dikepung pengunjuk rasa yang marah atas eksekusi Saudi terhadap ulama Syiah, Nimr Baqir al-Nimr.

“Kedutaan Kerajaan Saudi di Republik Islam Iran secara resmi memulai pekerjaannya di negara kami sejak Minggu, 6 Agustus,” tulis Kantor Berita Iran, IRNA mengutip sumber informasi di Kementerian Luar Negeri Iran, Rabu (9/8).

Seperti dilansir AFP, Kamis (10/8), media lokal Iran mengaitkan penundaan pembukaan kembali Kedubes Saudi di Teheran dengan kondisi bangunan yang buruk setelah mengalami kerusakan pada 2016.

Baca juga : Cegah Radikal, Kepala BPIP Ajak Masyarakat Sinergi Bumikan Pancasila

Laporan itu menyebut, diplomat Saudi bekerja dari hotel di Ibu Kota Iran, Teheran, sembari menunggu perbaikan selesai.

Kedua negara akur lagi, setelah meneken perjanjian normalisasi hubungan yang ditengahi China, Maret lalu. Pada kesempatan itu, Riyadh dan Teheran sepakat mengakhiri putusnya hubungan selama tujuh tahun.

Dalam pernyataan bersama penandatanganan perjanjian, Teheran dan Riyadh menyoroti perlunya menghormati kedaulatan nasional satu sama lain dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Mereka sepakat menerapkan perjanjian kerja sama keamanan yang ditandatangani pada April 2001 dan kesepakatan lain dicapai pada Mei 1998 untuk meningkatkan hubungan di berbagai sektor.

Pada Mei, Iran menunjuk diplomat senior Alireza Enayati sebagai Duta Besar untuk Arab Saudi. 

Baca juga : Anies Mau Gaspol Lagi

Sejak kesepakatan dicapai pada Maret lalu, Saudi juga memulihkan hubungan dengan Suriah, sekutu Iran, dan meningkatkan dorongan untuk perdamaian di Yaman, yang dilanda konflik selama bertahun-tahun. Riyadh memimpin koalisi militer melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Saudi dan Iran mendukung pihak-pihak yang berlawanan dalam zona-zona di kawasan Timur Tengah selama bertahun-tahun.

Beberapa bulan terakhir, Teheran bersengketa dengan Riyadh dan Kuwait atas kepemilikan ladang gas. Arab Saudi dan Kuwait mengklaim kepemilikan tunggal atas ladang gas itu. Namun Iran juga keukeuh akan memperjuangkan haknya hingga ke zona lepas pantai jika negosiasi gagal.

AS Semangat Damaikan Saudi-Israel

Islahnya (rujuknya) Saudi-Iran, membuat banyak pihak menunggu normalisasi hubungan Israel-Saudi. Beberapa pejabat Amerika Serikat (AS) intens melobi Arab Saudi agar membuka hubungan dengan Israel. Washington mengirimkan pejabat tingginya ke Arab Saudi, dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken hingga Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir, Sullivan hadir dalam konferensi perdamaian Ukraina di Jeddah, akhir pekan lalu. Ini kunjungan ketiga Sullivan ke Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, pada Juni 2023, Menlu Blinken juga berkunjung ke negara itu dan bertemu dengan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, penguasa de facto Kerajaan Arab Saudi. Topik yang dibicarakan dalam beberapa lawatan itu beragam, mulai dari isu terorisme, konflik di Yaman yang mulai mereda, keamanan regional, hingga prospek normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel.

Baca juga : China Siap Jadi Juru Damai Israel-Palestina

“Tampak hubungan kedua negara menjadi lebih hangat dalam beberapa bulan terakhir. Dialog menjadi lebih intens dan topik (normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel) ini jadi pendorongnya,” kata Ali Shihabi, analis yang dekat dengan Pemerintah Arab Saudi, kepada kantor AFP, Rabu (9/8).

Menurut Juru Bicara Gedung Putih, John Kirby, dua negara itu belum menyepakati kerangka kerja untuk melakukan negosiasi. Ia menepis spekulasi berita yang menyatakan adanya jaminan keamanan dari AS untuk Saudi agar normalisasi terwujud.

Normalisasi Saudi-Israel, menjadi fokus kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joe Biden. Namun kritik juga mencuat, normalisasi ini hanya untuk memenuhi kepentingan AS tetapi tanpa memikirkan manfaatnya bagi Palestina.

Mengenai isu normalisasi ini, jelas Kirby, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Biden di suatu lokasi di AS tahun ini. Namun, belum ada keterangan terperinci apakah ada kemungkinan pertemuan berlangsung di Gedung Putih.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.