Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bamsoet Ajak Terus Kukuhkan Ideologi Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membacakan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10). Upacara dipimpin Presiden Jokowi sebagai Inspektur Upacara. Sementara Ketua DPR Puan Maharani sebagai pembaca teks Pancasila.

Bamsoet menyatakan, Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap 1 Oktober, sesuai Keputusan Presiden Nomor 153/Tahun 1967, tidak boleh sekadar menjadi upacara yang berlalu hanya dalam waktu beberapa jam saja.

“Melainkan harus menjadi pembangkit semangat untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara," ujarnya, usai membacakan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam upacara tersebut.

Baca juga : Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Sila Ketiga Di Tahun Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini ini menjelaskan, lahirnya momentum Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari tragedi G30S/PKI. Dalam tragedi itu, enam jenderal dan satu perwira dibunuh secara keji dan dibuang ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Lubang Buaya. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean.

Gerakan tersebut pada akhirnya berhasil diredam. Tragedi G30S/PKI tidak berhasil mengganti Pancasila dengan Marxisme, Leninisme, maupun Maoisme.

“Pancasila tetap teguh, tidak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan juga sebagai sumber kekuatan moril dan spiritual bangsa. Pancasila membuktikan keberadaannya sebagai ideologi yang menyatukan. Sehingga kemudian setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila," jelas Bamsoet.

Baca juga : Bersama Menpora, Bamsoet Dorong Perkembangan Industri Olahraga Indonesia

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, sebagai tindak lanjut, MPR mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta pelarangan penyebaran paham komunisme/marxisme-leninisme. Hingga kini, TAP MPRS tersebut masih berlaku, dan menjadi pegangan kuat bagi bangsa Indonesia dalam melindungi jati dirinya.

Di sisi lain, Pancasila tak boleh dijadikan komoditas politik bagi sebagian kelompok. Pancasila merupakan milik bangsa, bukan milik segelintir orang. Menganggap diri paling Pancasilais, sementara yang lainnya tidak, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan serta tidak sesuai dengan semangat Pancasila.

"Jangan menjadi pengkhianat bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai alat provokasi pemecah belah bangsa. Tidak perlu merasa paling benar sendiri, paling Pancasila sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila bukan untuk dikatakan atau didiskusikan, melainkan untuk diamalkan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.