Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Untuk mewujudkan pemenuhan gizi anak bangsa melalui gerak bersama-sama, perlu perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa datang.
"Anak usia di bawah lima tahun yang mengalami kekurangan gizi di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan warga negara merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Dampak Gizi Buruk Terhadap Kecerdasan Anak Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/1/2024).
Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama (Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Direktur WHO SEARO /World Health Organization South East Asia Regional Office 2018-2020) dan dr. Rivani Noor (Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI), sebagai narasumber.
Baca juga : Natasha Wilona, Seru Kunjungi Penjara Alcatraz
Selain itu, hadir pula Velofa Theresia Sihombing (CFO 1000 Days Fund) dan Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Kesehatan) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, stunting sebagai persoalan kesehatan ibu dan gizi anak merupakan permasalahan yang kompleks berkaitan dengan kemiskinan ekstrem yang mesti dicegah secara bersama-sama.
Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan tahun 2045 untuk menyambut Indonesia Emas merupakan waktu yang singkat untuk menciptakan generasi yang unggul seperti yang dicita-citakan.
Baca juga : Menteri Teten Tegaskan Kehadiran UMKM Jadi Elemen Kunci Pengembangan Potensi Desa
Komitmen Indonesia sesuai agenda PBB terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedua yaitu zero hunger, tambah dia, adalah menekan angka prevalensi stunting hingga mencapai angka 14 persen pada tahun 2024.
Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, penurunan angka prevalensi stunting sangat dipengaruhi oleh penurunan angka kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai 0 persen pada 2024.
Sejak 2018, tambah Rerie, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018 – 2024 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Baca juga : Kaesang Ajak Influencer Aceh Gunakan Hak Pilihnya Di Pemilu 2024
Penyelesaian stunting, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kini berhadapan dengan realita belum tuntasnya penyelesaian masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rerie menegaskan kerja bersama secara terukur untuk menyelesaikan ragam masalah sosial yang dihadapi masyarakat harus segera dilakukan dalam upaya mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
