Tidak Ada Jaminan Impor Turunkan Harga Jagung

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba meminta Pemerintah tak terlalu mudah mengeluarkan kebijakan impor pangan. Termasuk jagung. Sebab, tak ada jaminan impor bisa menurunkan harga di masyarakat.

Perlindungan mencontohkan kasus impor beras yang terjadi di awal 2018. Saat itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan izin impor sebanyak dua kali, dengan total 2 juta ton. Alasannya, harga beras di pasaran sedang tinggi. Namun, setelah impor dilakukan, harga beras di masyarakat tidak turun juga. 

"Pasokan banyak, stok cukup, impor sudah masuk, tapi harga beras tak kunjung turun. Jadi, tak ada jaminan impor itu bisa menurunkan harga di masyarakat," kata senator asal Sumatera Utara ini, di Jakarta, kemarin.

Makanya, untuk kasus tingginya harga jagung saat ini, Pemerintah jangan buru-buru impor. Sebab, cadangan di dalam negeri sebenarnya banyak. Hasil impor sekitar 30 ribu ton yang dilakukan beberapa waktu lalu juga masih ada. 

Baca juga : Misbakhun: Jokowi Kelola Anggaran Dengan Transparan

"Tolonglah, agar impor jagung itu tidak terburu-buru dilakukan. Yang diimpor kemarin saja kan masih cukup. Apalagi sekarang ini sudah masuk musim panen," kata Parlindungan.

Menurut Perlindungan, saat ini banyak daerah sentra jagung akan menghadapi panen raya. Salah satunya, daerah pertanian di Karo, Sumatera Utara. Ada ladang seluas 27.000 hektar, siap panen.  Karena itu, dia meminta agar impor jagung tidak dilakukan. Impor hanya akan membuat jagung petani lokal tidak terserap optimal. Alhasil, harga di tingkat petani dipermainkan para tengkulak. Saat itu, petani biasanya nyerah dan  terpaksa menjual dengan harga murah. Sementara, harga di pasaran tetap tinggi.

“Harga jagung (di tingkat petani) saat ini sekitar Rp 4.700 per kilogram. Nantinya akan cenderung turun seiring panen di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalabila impor masuk, harga akan lebih anjlok lagi dan petani merugi,” katanya.

Mengolah Apel Busuk

Baca juga : Ketua DPR Ajak Warga Biasakan Hidup Sehat

Di tempat terpisah, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyayangkan aksi pedagang di Malang, Jawa Timur, yang melakukan aksi buang apel apkir atau busuk dari gudang ke pinggir jalan. Padahal, apel itu masih bisa diolah dan bernilai ekonomis daripada dibuang begitu saja di pinggir jalan.

"Buah reject pun masih bisa diolah menjadi kripik, dodol, cuka apel, jus, konsentrat, dan lainnya. Bahkan limbahnya pun bisa diolah menjadi kompos tanaman maupun pakan ternak," ucapnya, kemarin.

Suwandi menjelaskan, pihaknya telah menangani komoditas apel dari hulu hingga hilir. Harganya pun masih aman. Meskipun sedang musim mangga dan rambutan, sebagai pilihan konsumsi masyarakat, peminat apel tetap banyak. Makanya, dia berharap, para pedagang apel tidak melakukan aksi buang lagi. "Jangan dibuang-buang. Dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi," pesannya.

Aksi membuang apel ini sempat viral di media sosial. Pelakunya adalah Susilo, pedagang apel di Kecamatan Tumpang, Malang. Kemarin, Susilo muncul dan meminta maaf kepada publik atas aksinya tersebut. 

Baca juga : PKB: Draf RUU P-KS Di Medsos Palsu

"Dengan ini, menyesali perbuatan saya melakukan pembuangan apel dan saya upload ke jejaring sosial. Saya mohon maaf ke petani, kepada Pemerintah, kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berjanji tidak akan mengulanginya" katanya.

Ketua Asosiasi Apel Pasuruan dan Malang Agus Abdullah menjelaskan, yang dibuang Susilo merupakan apel manalagi. Apel tersebut lama disimpan di gudang. "Sehingga besem atau busuk. Saat ini, harga apel baik. Untuk grade-A Rp 10.000 per kilogram, dan grade-B Rp 7.000 per kilogram,” tuturnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.