Dark/Light Mode

Potensi Laut RI Baru Dikelola 20 Persen

Jumat, 28 Agustus 2020 20:59 WIB
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

 Sebelumnya 
Untuk menggarap potensi laut, Gus Jazil menilai, mesti ada peningkatan sumber daya manusia, teknologidan infrastruktur. Dia mencontohkan potensi Pulau Bawean, tempat dirinya lahir yang belum tergarap karena minim infrastruktur.

“Di laut Bawean banyak ikannya tetapi masyarakat setempat tidak menikmati itu semua, karena tidak ada storagenya atau teknologi penyimpanan ikan, tidak ada industrinya, aliran listrik tidak cukup. Makanya banyak penduduk yang memilih merantau,” ujarnya.

Berita Terkait : Lagi, Gus Jazil Raih Gelar Doktor

Gus Jazil menegaskan semua itu, perlu sinergitas yang kuat terkait kebijakan dari pusat sampai daerah, yang terukur, terencana dan bisa dikontrol. Dan, yang harus dipahami semua pihak bahwa titik tekan dan dasar dari semua upaya memaksimalkan potensi maritim Indonesia adalah implementasi amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sejak sebelum amandemen maupun setelah amandemen bahwa perekonomian Indonesia diatur dengan azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dia berharap, Indonesia negara kepulauan yang bisa membawa rakyatnya termasuk masyarakat pulau-pulau kecil, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir menjadi sejahtera dan menjadi poros maritim dunia. Wakil Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim sangat dikenal harum di mata dunia. Bukti-bukti kedaulatan Indonesia di mata dunia tersebut terdapat pada pengakuan dunia terhadap jalur-jalur laut Indonesia dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Berita Terkait : Arsenal Nggak Kuat Bayar Gaji Oziel Rp 6,7 Miliar Per Pekan

“Selain menjadi satu pengakuan dunia, ALKI juga berperan dan menjadi bagian dari negosiasi serta posisi tawar tingkat dunia,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Sultan, mesti menjadi salah satu pijakan besar untuk mengupayakan maritim Indonesia memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dalam memberdayakan kawasan maritim yakni kepulauan, laut dan pesisir Indonesia, dikatakan Sultan, mesti mengedepankan beberapa prinsip yakni, keadilan, gotong royong, kerakyatan dan kedaulatan.

Baca Juga : Fahira: Pemprov DKI Sudah Maksimal Jalankan 3T, Mari Balas dengan 3M

“Negara harus hadir dan memastikan bahwa masyarakat di kepulauan dan pesisir serta daerah terluar itu mesti mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat Indonesia yang ada di daratan sesuai dengan empat prinsip tersebut dalam bentuk kebijakan serta regulasi,” tandasnya.(QAR/TIM)