Perlu Kerja Harmonisasi Pasca-Pemilu 

RM.id  Rakyat Merdeka - Mengharmonisasi semua elemen anak bangsa patut menjadi program kerja bersama yang tidak boleh diabaikan setelah hiruk-pikuk Pemilu 2019. Sebab, saat ini masyarakat sangat terbelah. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut, keterbelahan ini diawali adanya penghinaan terhadap simbol negara dan penghinaan kepada Presiden RI yang semakin marak akhir-akhir ini. 

"Penghinaan terhadap Indonesia beruntun, tak putus-putus. Setelah sekian lama menghina dasar negara Pancasila sebagai berhala, giliran Presiden pun direndahkan martabatnya dengan ragam caci maki yang jelas-jelas tak pantas diumbar di ruang publik. Bahkan, ada yang menista warga bangsa dengan sebutan bodoh," ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Hinaan itu, ucap Bambang, bukan disuarakan orang luar. Hinaan itu disuarakan sebagian warga bangsa sendiri. Mereka mengaku sebagai warga bangsa ini tetapi terkesan tidak bangga menjadi orang Indonesia. 

Baca juga : KPU Undang 170 Delegasi Pantau Pemilu

Komunitas waras, sambung Bamsoet, melihat mereka sebagai sekelompok orang yang tidak tahu akan apa yang sedang mereka perbuat. "Sebab, mereka adalah komunitas yang nyata-nyata tak tahu bersyukur bisa hidup di sebuah negeri yang agamis-tradisionalis namun sangat demokratis. Mereka hanya memahami demokrasi sebagai kebebasan semata, sehingga merasa boleh bicara apa saja, tidak peduli pada etika, norma atau sistem nilai," tuturnya. 

Penghinaan beruntun itu, lanjutnya, berakibat membelah persatuan-kesatuan. Tak tahan negaranya terus dihina, komunitas waras pun melakukan serangan balik. Ruang publik kemudian marak dengan fitnah, ujaran kebencian, hoaks, persekusi, dan perilaku tak terpuji lainnya. 

"Nilai-nilai santun, ramah, tenggang rasa dan saling peduli seperti lenyap begitu saja. Karakter warga bangsa terkesan mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Dari komunitas ramah dan santun menjadi komunitas yang mudah marah dan mudah membenci orang lain hanya karena perbedaan," tutur politisi Partai Golkar ini.

Baca juga : Pesta Politik Asia Ramai Pemilih Muda

Potret perubahan ekstrim karakter warga bangsa itu, sambungnya, terlihat dengan jelas ketika dua sosok capres, Jokowi  dan Prabowo, saling mencurahkan perasaan di forum debat sesi IV, Sabtu malam lalu. Kepada Jokowi, Prabowo terang-terangan mengaku tidak nyaman dengan tuduhan pro-khilafah. Sebaliknya, Jokowi mengaku selama ini hanya bisa memendam perasaan karena dituduh PKI.

Fakta itu, tambah Bamsoet, hendaknya menyadarkan semua elemen masyarakat bahwa dua sosok capres sudah menjadi korban kampanye hitam bermuatan fitnah dan ujaran kebencian. Padahal, untuk menyandang status capres, baik Jokowi maupun Prabowo, sudah melalui berbagai tahapan proses seleksi. Semburan fitnah yang bertujuan mencoreng citra atau kredibilitas kedua sosok capres itu sama sekali tidak masuk akal. Bahkan, fitnah terhadap keduanya berpotensi merusak akal sehat. 

"Ada dua kesimpulan yang bisa ditarik dari pengalaman kedua sosok Capres itu. Pertama, ketidaknyamanan keduanya akibat fitnah dan ujaran kebencian juga dirasakan masyarakat yang menjadi simpatisan mereka. Masing-masing komunitas merasa dilukai hanya karena perbedaan. Kedua, ketidaknyamanan dua sosok capres itu nyata-nyata menggambarkan keterbelahan masyarakat, sekaligus menggambarkan perubahan karakter sebagian warga bangsa yang tidak peduli lagi dengan nilai-nilai santun, ramah, tenggang rasa dan saling peduli," terangnya.

Baca juga : Remoralisasi Elite Pancala

Dari kecenderungan itu, sambung Bamsoet, mudah untuk dipahami bahwa ada pekerjaan besar dan juga sangat strategis yang harus direspons bersama pasca Pemilu 2019. Harmonisasi antar-elemen masyarakat harus dipulihkan. Untuk itu, harus ada upaya dan kerja keras. Para elite dari berbagai elemen masyarakat, pemuka agama, kaum intelektual dan para politisi serta para pendidik harus mau berembuk, mencari cara, strategi dan langkah-langkah terbaik dalam upaya memulihkan harmoni di tengah warga bangsa. Demi terjaganya keutuhan NKRI, disharmoni yang belakangan dirasakan makin tajam itu tidak bisa dibiarkan. Upaya mengharmonisasi itu hendaknya diinisiasi Pemerintah dan DPR.

"Benar bahwa masih ada komunitas yang menolak Pancasila, dan ingin menggantinya dengan paham lain. Masih ada kelompok yang ingin sekadar mengubah konten Pancasila. Wacana tentang khilafah pun tentunya tidak bisa diakhiri dengan begitu saja. Tetapi inilah sumber masalah yang menyebabkan terjadinya keterbelahan dalam masyarakat. Dan, respons atau jawaban yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut pun sudah sangat jelas, bahwa NKRI dan Pancasila harga mati," tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.