Umumkan Pencopotan Petinggi Pertamina, Luhut Diprotes Deddy Sitorus

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus memprotes sikap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengumumkan pencopotan petinggi Pertamina ke publik. Menurut Deddy, pernyataan Luhut itu tidak etis dan menimbulkan banyak pertanyaan publik.

“Menurut saya, yang disampaikan Pak Luhut itu sangat tidak etis dan menimbulkan desas-desus di publik,” kata politisi PDIP ini, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (10/3).

Sebelumnya, Luhut menyatakan, ada petinggi Pertamina yang dicopot langsung Presiden Jokowi karena masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek yang dilaksanakan. Namun, Luhut belum menyebut siapa yang dicopot itu.

Baca juga : Perpres 10/2021 Dorong Pebisnis Dalam Negeri Kembangkan Usaha

Deddy meyakini, pencopotan bukan karena masalah TKDN. Sebab, untuk masalah TKDN, sudah dibahas bersama Komisi VI DPR beberapa waktu lalu. Dia pun yakin, TKDN sudah tercapai sesuai penugasan pemerintah. Dia menduga, pencopotan ini terjadi karena banyak yang tak suka dengan pejabat Pertamina tadi.

Soal TKDN, Deddy berharap jangan memberatkan investasi. Sebab, selama ini masih ada pemburu rente yang bermain dalam TKDN, di samping produk yang harganya terlalu mahal dan merugikan BUMN.

“Saya termasuk wakil rakyat yang selalu menekankan perlunya TKDN dalam investasi pemerintah. Tetapi, bukan berarti boleh merugikan BUMN dan memelihara in-efisiensi industri manufaktur kita. Apalagi memberi ruang kepada para pemburu rente,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut. 

Baca juga : DPR Saranin Duit Impor Buat Beli Gabah Petani

Di periode pertama Jokowi, menurut Deddy, masalah TKDN justru menjadi bancakan sekelompok elite yang menjadi pemasok barang tertentu untuk semua proyek infrastruktur. “Akibatnya, proyek-proyek itu harus membeli produk itu dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan perusahaan elite itu,” bebernya,

Dia berharap, hal itu tidak terulang di periode ini. Sebab mayoritas BUMN sudah tergerus kemampuannya untuk membiayai berbagai investasi penting. Deddy menuturkan, hampir semua BUMN akan sangat tergantung kepada strategic partner, baik pembiayaan maupun pelaksanaan proyek. “Sudah barang tentu efisiensi dan value for money akan menjadi isu penting dalam pelaksanaan proyek.” 

Deddy menyarankan, lebih baik Luhut untuk mengurai benang kusut yang menyebabkan industri manufaktur Indonesia sulit bersaing. “Coba periksa di hulunya. Jangan menekan di hilir dengan ‘memaksa’ BUMN menerima produk-produk yang in-efisien dan memberatkan,” ungkapnya.

Baca juga : BKSAP DPR Dorong Sinergi Internasional Lawan Bias Gender

“Kita semua berkeinginan agar produk-produk dalam negeri bisa mengambil manfaat dari proyek-proyek yang ada. Tetapi dalam jangka panjang, harus berkontribusi dalam memperbaiki kinerja dan struktur biaya produksi industri manufaktur kita,” tambah Deddy. 

Jika pemerintah tidak memperbaiki ekosistem industri manufaktur, kata Deddy, sulit diharapkan investasi baru mau masuk. Sebab, investor khawatir perusahaan yang in-efisien mengadu ke pihak-pihak yang punya pengaruh untuk mendapatkan proyek dan menyebabkan persaingan tidak sehat. “Seharusnya hal ini menjadi concern Pak Luhut,” ujar Deddy. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.