DPR: Pukulan Mematikan Buat BUMN, UMKM & Dunia Usaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda, membuat pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Jika PPKM Darurat diperpanjang hingga enam minggu, maka ancaman resesi tak bisa terelakkan.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto pesimistis, pertumbuhan ekonomi akan membaik jika skema PPKM Darurat diperpanjang. Karena itu, perlu ada revisi kebijakan Undang-Undang Keuangan Negara. Terutama, soal defisit di ba­wah 5 persen.

Defisit di tengah kondisi serba tidak pasti saat ini bisa melebihi batasan. Dia mengingatkan, defisit di bawah 3 persen pada 2021. Diprediksi, defisit kembali di bawah 3 persen pada 2022.

Baca juga : Dukung PPKM Darurat, Ini Yang Dilakukan Pengelola Apartemen

“Tapi rasanya impossible. Bisa saja melebihi itu. Mesti ada revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai jalan keluar, jika PPKM Darurat benar-benar diperpanjang hingga enam minggu,” saran Darmadi.

Dia sendiri berharap, terjadi penurunan jumlah penderita Covid-19 dan juga perbaikan ekonomi dalam beberapa hari ini ke depan. Dengan demikian, kebijakan PPKM bisa ditetapkan sampai batas waktunya. Jika sebaliknya, PPKM Darurat diperpanjang, akan ada implikasi cukup serius yang akan dirasakan semua sektor.

“Jika terjadi, maka BUMN, UMKM, perusahaan-perusahaan swasta akan terguncang hebat atau kolaps. PPKM Darurat diperpanjang sama saja pukulan fatal atau pukulan mematikan bagi BUMN, UMKM, dan perusahaan-perusahaan swasta,” tandas anggota Komisi VI DPR itu.

Baca juga : Pemkot Bandung Siapkan Bansos Untuk 60.000 Warga

Menurutnya, langkah yang paling relevan dalam kondisi seperti saat ini semestinya upaya vaksinasi digencarkan. Tentu saja dengan menggerakkan berbagai elemen masyarakat yang ada secara maksimal. Maka harus ada percepatan super agresif untuk vaksinasi, melibatkan seluruh ekosistem, termasuk seluruh anggota DPR di Dapil masing-masing.

“Semua opsi tersedia di atas meja. Tinggal kita pilih opsi yang paling relevan,” tegas legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.

Selain itu, dia memastikan, bayang-bayang resesi jika kebijakan pahit ini diberlakukan. “PPKM darurat 6 minggu hampir pasti akan terjadi resesi,” sebut bendahara Megawati Institute ini.

Baca juga : PPKM Darurat, KAI Konsisten Terapkan Prokes Dan Batasi Mobilitas Masyarakat

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, PPKM Darurat kemungkinan akan diperpanjang hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19. Kebijakan tersebut ditempuh, mengingat risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Ditambah lagi dengan munculnya varian Delta dari India.

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata­nya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.