Dark/Light Mode

Isu Amandemen UUD

Maunya Bamsoet Dimentahkan Zul

Selasa, 24 Agustus 2021 07:25 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat Perayaan Hari Ulang Tahun PAN ke-23 di Jalan Amil No. 7, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021). (Foto: Sophan Wahyudi/RM)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat Perayaan Hari Ulang Tahun PAN ke-23 di Jalan Amil No. 7, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021). (Foto: Sophan Wahyudi/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pucuk pimpinan MPR tidak kompak menyikapi wacana amandemen UUD 1945. Keinginan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet untuk mengamandemen demi memasukkan pasal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dimentahkan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN tersebut menegaskan, bakal mentang rencana amandemen tersebut.

Penegasan ini, disampaikan Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat berpidato di perayaan HUT ke-23 PAN, di Jakarta, kemarin. Di hadapan kader-kadernya, Ketua MPR periode 2014-2019 ini, menegaskan akan menolak amandemen UUD 1945. Karena itu, dia meminta kadernya tetap tenang menghadapi wacana amandemen itu.

Baca juga : Bamsoet: Hasil Kajian PPHN Semoga Selesai Awal 2022

"Saya kira, sampai Pemilu yang akan datang, amandemen itu tidak akan terjadi. Jadi, tidak usah khawatir berlebihan," kata besan Amien Rais ini.

Menurut Zul, kalau keinginan amandemen itu kuat, seharusnya bisa dilakukan saat dirinya menjadi ketua MPR. Sebab, saat itu, kondisinya lebih kondusif dari sekarang. Saat ini, negara sedang sibuk mengurus pandemi.

Baca juga : Hamas Uji Coba Rudal Baru Di Perairan Gaza

“Kalau mungkin amandemen terjadi. itu saat masa Zulhas jadi ketua MPR. Itu mungkin. Tapi, tak terjadi kok," imbuhnya.

Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN, Hatta Rajasa mendukung semangat Zulhas menolak amandemen UUD 1945. Alasannya, Hatta ragu agenda amandemen UUD 1945 akan dilakukan secara terbatas, seperti yang disampaikan Bamsoet. "Siapa yang bisa jamin amandemen hanya terbatas," ucap besan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Baca juga : Kepala Dan Ekor Tidak Kompak

Menurut mantan Menko Perekonomian ini, rencana amandemen UUD akan memunculkan kegaduhan baru di publik. Sebab, banyak rakyat curiga, jangan-jangan amandemen UUD 1945 akan melebar ke penambahan masa jabatan presiden. "Siapa yang bisa menjamin amandemen terbatas tidak buat kegaduhan baru," imbuhnya.

Sebelumnya, Bamsoet begitu rajin mengkampanyekan amandemen UUD 1945. Bamsoet sudah melakukan roadshow ke sejumlah perguruan tinggi, ormas keagamaan, pimpinan partai, dan pihak-pihak lain mengenai amandemen ini. Saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga bicara mengenai amandemen UUD 1945. Begitu juga saat menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, beberapa hari sebelum Sidang Tahunan MPR, dia membahas mengenai rencana amandemen itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.