Kok Masih Ada Impor Beras?

 Sebelumnya 
Sementara impor beras khusus ini berasal dari negara-negara yang memang sudah sering mengirim berasnya ke Indonesia seperti India, Pakistan, Vietnam dan Thailand. “Ini sesuatu hal yang gimana ya?” heran politisi senior PDIP ini.

Sudin sudah wara-wiri mencari tahu benar tidaknya importase beras ini, mulai dari Kementan hingga Kemendag. Tapi kedua lembaga ini tidak tahu menahu soal importase beras ini. Sementara, BPS membenarkan masuknya beras impor ini.

Saking penasarannya, politisi senior PDIP ini sampai harus ke Direktorat Jenderal Bea Cukai hanya untuk memastikan kebenaran impor beras ini.

Baca juga : Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022

“Ini kan kendala-kendala, jangan ada yang disembunyikan informasi ini. Kita kan mencari jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” tambah dia.

Anggota Komisi IV Edward Tannur meminta agar pengawasan terhadap importase beras khusus ini dilakukan secara ketat. Karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam proses importase ini. Bisa saja dalam proses pelaksanaannya ikut masuk pula beras-beras komersial dari luar negeri.

Politisi Fraksi PKB ini pun berharap, masalah importase beras khusus ini tidak perlu ditutup-tutupi. Justru sebaliknya, pemerintah harus menjelaskan bahwa importase beras yang masuk tersebut hanya untuk jenis beras khusus yang memang tidak dapat diproduksi di Indonesia.

Baca juga : DPR Desak Polisi Usut Tuntas Praktik Mafia Alkes Impor

“Informasi ini yang perlu disosialisasikan secara baik sehingga petani tidak merasa dirugikan. Karena di satu sisi panen surplus, tapi di sisi lain pemerintah melakukan impor beras yang dapat menyebabkan harga gabah petani jatuh,” tambah dia.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut dia, harus ada kepastian terkait data pangan. Untuk itu, harus ada jaminan bahwa kebutuhan bahan pangan di lapangan dengan data BPS benar-benar sinkron dan akurat. Sehingga kebijakan diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Data ini yang perlu kita teliti, kaji ulang dan dilakukan uji petik. Jangan sampai data ini data mentah tapi sudah diberikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak tepat,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Timur ini. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.