Dark/Light Mode

Jemaah Haji Tidak Diberangkatkan 2 Tahun

Tak Terawat, Asrama Dan Embarkasi Rapuh & Kumuh

Jumat, 3 September 2021 07:05 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti banyak asrama dan embarkasi haji yang mengalami penurunan kualitas selama pandemi Covid-19. Kondisi ini akibat keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada Tahun 2020 dan 2021.

Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengatakan, sejumlah bangunan asrama dan embarkasi haji sudah mulai rapuh dan hancur. Dia mencontohkan bangunan asrama dan embarkasi haji yang berada di daerah pemilihannya, Sumatera Barat, yang tidak dirawat dengan baik.

“Saya beberapa hari yang lalu, secara inisiatif saja sempat jalan-jalan. Waduh hutan. Jadi tidak terawat. Di pinggir-pinggirnya itu sudah tumbuh pohon-pohon,” kata John dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin

Baca Juga : Demokrat Ngarep Jabatan Ketua DPRD Lombok Utara

Karena itu, dia menanyakan apakah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dianggarkan pemeliharaan gedung asrama dan embarkasi haji yang tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi untuk tahun depan, program dan prioritas kerja Kementerian Agama (Kemenag) fokus pada dua hal, yakni fungsi agama dan pendidikan.

John mengingatkan, jika tidak ada alokasi biaya untuk bangunan-bangunan tersebut, maka bangunan ini akan bertambah lapuk dan hancur.

“Barangkali bukan hanya dialami dapil saya, tapi juga asrama atau embarkasi haji lainnya yang belum dapat dipergunakan secara fisik. Saya mohon penjelasannya di mana porsi anggarannya?” tanya politisi senior Fraksi Golkar ini.

Baca Juga : Mondelez Indonesia Dukung UMKM Kembangkan Bisnis Kuliner

Kolega John di Komisi VIII, M Husni juga mempertanyakan hal serupa. Husni prihatin terhadap kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) yang gedungnya masih meminjam milik Pemerintah Daerah (Pemda). Dia tidak ingin karena persoalan kantor yang berstatus milik Pemda, kemudian para pegawainya dipindahkan lantaran tidak memiliki kantor tetap.

“Tentu di sini perlu lobi-lobi Kemenag supaya lahan-lahan yang dimiliki pemda dan dipinjam pakai supaya tidak terjadi pengosongan, pengusiran dan pemindahan KUA-KUA yang bersangkutan,” katanya.

Selain itu, dia menyoroti soal pengalihan alokasi belanja negara untuk pemberangkatan haji. Ini mengingat Tahun 2020 dan 2021, Indonesia sama sekali tidak memberangkatkan para jemaahnya ke Tanah Suci karena pandemi.
 Selanjutnya