Belum Diajak Bicara Jokowi, PKB: Tanda-tanda Reshuffle Belum Kelihatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu reshuffle kabinet semakin kencang seiring semakin dekatnya Rabu Pon terakhir di tahun ini, yang akan jatuh pada 8 Desember mendatang. Seperti kebiasaan sebelumnya, Presiden Jokowi kerap melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, reshuffle merupakan hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinetnya.

Baca juga : Protes Komisi IV Dapat Dipahami, Tapi Minta Mentan Direshuffle Berlebihan

”Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden. Karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” ujar Jazil, Rabu (1/12).

Hingga saat ini, kata Jazil, PKB juga belum diajak bicara Presiden mengenai isu reshuffle. Namun, Wakil Ketua MPR ini memaklumi ketika saat ini masyarakat cukup antusias dengan isu reshuffle karena Rabu Pon memang tinggal tersisa sekali pada tahun ini.

Baca juga : Dubes India Kumar Bharti, Promosikan Manfaat Rempah Bagi Kesehatan

”Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember,” urainya.

Kendati begitu, kata Jazil, tidak mesti juga Presiden akan menjadikan Rabu Pon pamungkas di 2021 atau sepekan mendatang untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebab, sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan.

Baca juga : Bela Jokowi, Petani Sawit Sentil Greenpeace

Terkait munculnya wacana PAN yang disebut-sebut segera bergabung di kabinet, Jazil mengatakan bahwa hal itu juga terserah kepada Presiden. ”Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden. Jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte,” katanya. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.