Dark/Light Mode

Koalisi Dukung Prabowo Bubar

Koalisi Jokowi Jalan Terus dan Laksanakan Visi-Misi

Senin, 1 Juli 2019 08:35 WIB
Menaker Hanif Dhakiri (kanan), Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sekretaris Negara (Sesneg) Pramono Anung saat berfoto bersama seusai penetepan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU melalui sidang Pleno di gedung KPU, Minggu (30/6). (Foto: Twitter@A.Muhaimin Iskandar).
Menaker Hanif Dhakiri (kanan), Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sekretaris Negara (Sesneg) Pramono Anung saat berfoto bersama seusai penetepan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU melalui sidang Pleno di gedung KPU, Minggu (30/6). (Foto: [email protected] Iskandar).

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Indonesia Adil Makmur resmi dibubarkan. Hal ini diutarakan oleh Prabowo Subianto melihat keputusan sidang gugatan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia memberikan jalan kepada setiap partai koalisi untuk menentukan arah masing-masing.

Berbeda dengan oposisi, Koalisi Indonesia Kerja terus berjalan. Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa jalannya koalisi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dikampanyekan selama Pilpres 2019.

“Setelah selesai, (koalisi) diteruskan dan dimaknai untuk melaksanakan visi dan misi presiden dan juga bagaimana sistem presidential efektif,” kata Hasto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca juga : PAN Balik Badan, PKS Pasang Badan, Demokrat Pamitan

Fokus yang diutamakan Joko Widodo selaku presiden adalah prioritas. Menurut Hasto, Jokowi ingin pembantunya di periode kedua mempunyai kualitas. Sehingga dia menyerahkan setiap keputusan calon menteri kabinet periode kedua kepada Jokowi.

“Kami yakin Pak Jokowi bicara kualifikasi menteri yang kuat. Kami yakin sosok kualifikasi menteri penting untuk reformasi pembanguann akan diperhatikan,” tutur Hasto.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin itu juga tidak menampik beberapa partai di koalisi mendapatkan jatah kursi menteri. Kembali, Hasto mengembalikan lagi keputusan tertinggi kepada Jokowi untuk menentukan pembantu dalam kabinetnya.

Baca juga : DPR Siap Dukung Pemerintah Lakukan Terobosan Ekonomi

“Mau tak mau dalam demokrasi yang sehat parpol pasti akan memilih kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri. Tetapi hak prerogatif sepenuhnya oleh presiden,” kata dia.

Pembubaran koalisi yang disudahi oleh Prabowo diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia mengatakan seiring dengan usainya koalisi, BPN juga ikut dibubarkan.Prabowo juga dikatakan Muzani akan menghormati setiap keputusan politik yang nantinya dibuat.

“Selanjutnya Pak Prabowo menyerahkan keputusan politik kepada pertimbangan partai masing-masing, tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain. Oleh karena itu beliau menghormati semua dan mempersilakan parpol untuk mengambil keputusan parpolnya masing-masing,” imbuh dia. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.