Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Tujuh hari lagi, KPU akan mengumumkan hasil resmi Pemilu 2019. Sebelumnya, hasil hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei terkemuka, sudah merilis hasil peroleham suara Pemilu 17 April dan menunjukkan kemenangan calon incumbent Joko Widodo.
Kemenangan Jokowi dari pesaingnya, Prabowo Subianto, dipredikisi lembaga survei dengan marjin 8-10 persen. Kini, perolehan hasil penghitungam resmi mulai terkumpul. Dengan total suara yang sudah masuk mencapai 82,41 persen pada Rabu (15/5) pagi pukul 09.15 WIB, kubu Jokowi memimpin dengan perolehan 56,24 persen melawan 43,76 persen. Angka perolehan ini jauh lebih besar dari perolehan suara yang didapat Jokowi saat melawan Prabowo pada Pilpres 2014.
Dalam tulisan James Massola di Sydney Morning Herald, Rabu (15/5), dilaporkan, 67,6 juta rakyat mencoblos Jokowi. Sementara Prabowo hanya dicoblos 52,6 juta suara. Selisih suara mencapai 15 juta suara. Namun, layaknya pada Pilpres 2014, lagi-lagi Prabowo ogah langsung menerima hasil penghitungan suara. Di hari pencoblosan, dia bahkan mendeklarasikan kemenangan dan mengklaim meraup 62 persen suara versi hitung cepat kubunya sendiri.
Dari sudut pandang Australia, sangat tidak bisa dibayangkan jika Scott Morrison (Perdana Menteri Australia yang kini berkuasa-red) atau Bill Shorten (penantang Morrison dari kubu oposisi) menolak hasil penghitungan resmi pada pemilu yang akan digelar Sabtu depan (18/5). Tapi, inilah yang terjadi di Indonesia.
Baca juga : KAHMI Harus Jadi Garda Terdepan Penjaga Persatuan Bangsa
Baru menjadi demokratis selama 21 tahun, rakyat Indonesia menyambut pesta demokrasi dengan antusiasme besar. Angka keikutsetaan pemilih dalam Pemilu 17 April kemarin mencapai 80 persen. Sayangnya, Prabowo dan tim kampanyenya menuduh adanya kesalahan entry data di setidaknya 73.100 TPS. Mereka mengklaim ada 6,7 juta pemilih yang tidak mendapat undangan mencoblos. Mereka juga menuduh kubu incumbent menggunakan kekuasaan untuk menekan pihak lawan. Misalnya, dengan adanya kasus dua pendukung Prabowo yang tersangkut kasus pengkhianatan setelah mengklaim hasil pemilu adalah palsu.
Sejumlah aksi protes kecil-kecilan sudah dilakukan pihak Prabowo. Salah satunya demo di depan kantor Bawaslu di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5) pekan lalu. Aksi protes lebih besar dengan sebutan aksi 'people power' akan dilakukan para pendukung Prabowo (meski Prabowo tidak mencetuskan aksi ini).
Tuntutan untuk membawa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga dipastikan dilakukan pihak Prabowo. Langkah ini juga dilakukan dalam pemilu 2014 lalu. Namun, tuntutan Prabowo saat itu ditolak MK dan kesempatannya untuk kembali mencalonkan diri lima tahun lagi sangat kecil.
Dalam wawancara bersama Sydney Morning Herald dan The Age, Jumat (10/5), calon wakil presiden dari kubu Prabowo, Sandiaga Uno, yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, membenarkan upaya tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. "Kita akan mengambil langkah hukum," ujar Sandi.
Baca juga : Soal Terima Kekalahan, Mega Ajari Prabowo
Dia menambahkan bahwa akan sangat sulit bagi kubu rival mendapatkan pengadilan yang adil dan menyebut bahwa hasil pemilu kali ini sudah merusak demokrasi Indonesia. "Demokrasi Indonesia akan semakin kuat karena kita akan memastikan pemilu berikutnya tidak akan mengulang pelanggaran seperti ini lagi. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin tidak boleh terjadi di pemilu 2024," tegasnya.
"Prabowo mengatakan jika komplainnya ini diterima... Dia akan menerima hasil pemilu. Jika tidak, kami akan menganggap pemilu ini cacat. Beliau, rakyat Indonesia, tidak akan menerima hasil pemilu yang cacat," imbuh Sandi.
Setelah berjuang dalam kampanye 2019, Sandi kini digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden 2024. Namun, Sandi ogah mengamini isu tersebut. "Dari pengalamam singkat saya, saya belajar bahwa di dunia politik sebaiknya tidak berencana terlalu jauh ke depan," ujar Sandi.
"Yang pasti, saya akan terus menggunakan waktu saya untuk rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga : Potensi Durian dan Manggis di Bumi Laskar PeIangi
Pria yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini, tengah berada di posisi sulit. Dia harus terus mendukung Prabowo di masa pasca pemilu, jika ingin mendapat dukungan Gerindra di 2024 nanti. Namun, pria 49 tahun ini berisiko merusak citra politiknya jika dia memprotes keras hasil pemilu dan mendekatkan diri terlalu akrab dan mendukung protes kubu Prabowo.
Yang sangat jelas adalah masa depan Prabowo (67), seorang purnawirawan Letnan Jenderal militer yang sudah lama mematri di pikirannya bahwa dia akan menjadi presiden Indonesia. Pada 22 Mei nanti, saat hasil pemilu resmi diumumkan KPU menunjukkan hasil penghitungan panjang, dia, Prabowo, harus menerima kekalahan dengan ksatria. [DAY]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
