Dark/Light Mode

Namanya Berubah Tiba-tiba

Parkindo 1945 Bakal Pidanakan PMI

Rabu, 25 Mei 2022 07:35 WIB
Kuasa Hukum DPP Parkindo 1945 Finsensius Mendrofa (tengah) di Kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta, Senin (23/5/2022). (Foto: Antara/Tri Meilani Ameliya)
Kuasa Hukum DPP Parkindo 1945 Finsensius Mendrofa (tengah) di Kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta, Senin (23/5/2022). (Foto: Antara/Tri Meilani Ameliya)

 Sebelumnya 
“Kalau Menkumham melihat ada kesalahan pada proses verifikasi, kami minta segera mengevaluasi dan mengubah keputusan pengesahan perubahan nama itu,” pintanya.

Dia curiga, ada sosok besar yang diduga terlibat dalam perubahan nama partainya. “Gimana nggak curiga, ini tiba-tiba berubah, simsalabim. Sekuat apa oknum itu? Kita yang capek-capek melakukan kongres, gampang banget berubah jadi PMI,” kata Finsensius yang tak menyebut pasti siapa sosok besar itu.

Finsensius meminta pengurus PMI segera menghubungi Parkindo 1945 untuk meminta maaf. Parkindo 1945 menegaskan akan menempuh jalur hukum jika surat tersebut tidak ditanggapi dalam jangka waktu 7 hari. Termasuk menggunggat pidana Ketum PMI, Eko Pratama. “Kalau tidak, ini pintu masuk untuk membongkar semuanya,” ancamnya.

Baca juga : Maju Ke Perempat Final, 2 Tunggal Putri Indonesia Bakal Hadang Wakil Tuan Rumah

Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) Eko Pratama yang dikontak Rakyat Merdeka, belum mau menjawab soal protes keras dari Parkindo. Eko sudah mengetahui keributan ini. “Segera kami akan beri keterangan,” singkatnya, kemarin.

Sebenarnya, meski kantornya di Cikini sepi tanpa aktivitas, PMI sudah melakukan serangkaian kegiatan di kampus. Namun, kegiatan PMI mendapat kecaman.

Seperti pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang menghadirkan Ketua Umum PMI, Eko Pratama di Universitas Serang Raya (Unsera). Unsera menjadi lokasi pertemuan sejumlah organisasi dari BEM Nusantara 20 sampai 25 Mei 2022.

Baca juga : DKI Larang Warga Bakar Petasan Pada Malam Takbiran

Organisasi Lintas Mahasiswa Unsera lewat juru biaranya, Rianto Binariawan mengatakan, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus lepas dari kegiatan politik praktis.

Rianto meminta Rektorat Unsera mengambil langkah tegas dengan meninjau kembali kegiatan BEM di kampus yang terindikasi ditunggangi kegiatan politik praktis PMI.

“Seharusnya kalau PMI mau mengadakan kegiatan, jangan menggunakan kampus. Itu sangat tidak berintegritas,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.