Gerindra 60 Persen Condong Gabung ke Koalisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat politik Ray Rangkuti melihat tanda-tanda nyata bahwa Partai Gerindra lebih condong untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. Tanda-tanda itu, kata Ray, terlihat dari hasil Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra, yang dipimpin langsung Prabowo, Jumat pagi lalu.

“Hasil Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra tentang pertemua Prabowo-Jokowi di MRT bersifat positif. Tak terdengar adanya penolakan atau kritikan yang dilakukan Dewan Pembina atas pertemuan itu. Seturut dengan itu, hasil pertemuan itu juga tidak memberi ketegasan posisi Gerindra: apakah akan menjadi oposisi atau sebaliknya bergabung dengan koalisi pemerintah,” ujar Ray dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam (20/7).

Dari hasil rapat itu, tambah Ray, public dapat membaca bahwa kehendak Gerindra punya kecenderungan untuk ikut serta dalam koalisi pemerintahan Jokowi. “Jika dibuat dalam porsentasi, saya kira keinginan bergabung dengan pihak 01 bisa mencapai 60 persen. Tentu saja, sisanya tergantung pada negosiasi berikutnya. Masih ada waktu maksimal 3 bulan ke depan untuk saling menjajaki, apakah akan bergabung atau jadi oposisi,” terangnya.

Baca juga : Asuransi Generali Cover 66 Penyakit Kritis

Jikapun akhirnya Gerindra masuk, sambung Ray, nampaknya tidak akan ada jatah kursi kabinet bagi parpol yang akan dibagi. Karena itulah, kehadiran Gerindra tidak terlihat sebagai 'ancaman' bagi partai-partai koalisi 01. 

“Dan karena itu pulalah, 60 persen wajah kabinet akan diisi perwakilan parpol. Sisanya, baru ke nonparpol.

Dalam rangka inilah, kata Ray, perlu mendesakan agar partai-partai mengirim kader terbaik mereka. Tiga syarat yang berulangkali diucapkan Jokowi harus dapat diperhatikan secara serius oleh partai. Kader-kader yang telah teruji berprestasi di publik, bisa dipastikan oleh partai untuk dinominasikan duduk di kursi kabinet. Salah satunya adalah mereka yang pernah menjadi kepala daerah berprestasi. Baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. 

Baca juga : Komisi IV DPR Minta Wajib Tanam Bawang Putih Naik 10 Persen dan Blacklist Importir Nakal

Menurut Ray, mantan kepala daerah yang berprestasi ini layak diutamakan. Bukan saja karena kinerja mereka telah terbukti. Tapi sekaligus agar mekaniswa reward and punishment dalam partai juga berjalan. 

“Saya kira baik PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, memiliki sederat nama yang layak diperhitungkan. Sebut saja Ibu Risma dan Azwar Anas dari PDIP, Dedi Mulyadi dari Golkar, dan lainnya. Nama-nama mereka sudah sangat dikenal cukup berprestasi dan menonjol dalam mengelola daerah masing-masing. Anggota kabinet dari partai politik yang sekarang pun, beberapa di antara mereka juga layak dipertahankan. Agus Gumiwang dari Golkar, Siti Nurbaya dari Nasdem adalah sebagai contoh,” terangnya.

Intinya, tambah Ray, jatah kabinet bagi parpol hendaknya tidak dimanfaatkan sekadar mendorong teman dekat, kerabat, dan sederet hubungan emosional lain. “Partai harus juga memiliki tanggung jawab memberi kader terbaik mereka bagi bangsa dan negara ini,” tandasnya. [USU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.