PDI Perjuangan Ingatkan ASN Kota Bandung Tak Terlibat Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terlibat politik praktis, apalagi langsung terlibat dalam kegiatan yang digelar partai politik.

"Saya meminta ASN bersikap netral, dan perlu diingat bahwa sudah ada aturan tata pemerintahan yang disepakati dan itu sudah diatur dalam Undang-undang," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bandung.

Sehingga kata dia, aturan itu wajib ditaati karena sudah menjadi keharusan bahwa setiap ASN harus bersikap netral.

Jika ASN tidak bersikap netral dan ditemukan berpolitik praktis, maka sudah semestinya dijatuhi sanksi tegas.

Baca juga : SKI Dukung Imbauan Puan Agar Aparat Negara Tidak Terlibat Politik Praktis

"Harus ada sanksi tegas, agar bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain. Jangan sampai keterlibatan ASN, menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak, dan cara seperti ini harus dihindari," katanya.

Terkait temuan kegiatan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan di Aula DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung.

Terlebih, Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah pusat yang digagas Presiden Joko Widodo, Aries Supriyatna menyayangkan kejadian itu.

Apalagi, undangan bagi peserta sosialisasi dilayangkan oleh lembaga pendidikan resmi, yakni SMP Negeri 16 Bandung, dan ditandatangani langsung oleh kepala sekolah bersangkutan.

Baca juga : Polisi: ART Dan Karyawan Saksikan Langsung KDRT Terhadap Lesti

“Berdasarkan laporan masyarakat, kejadian ini sudah berulang kali terkait adanya sosialisasi program pemerintah, dalam hal ini Kartu Indonesia Pintar, yang dilakukan oleh kader salah satu partai dengan mengedepankan sosialisasi yang bertujuan sangat jelas, yaitu untuk rekrutmen partai,” ujar Aries.

Bukan tanpa alasan pihaknya merespon kejadian ini. Hal itu lantaran Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah pusat dan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung, bukan kepentingan satu kelompok tertentu.

“

Dikatakan, yang menjadi masalah adalah sosialisasi Kartu Indonesia Pintar itu dilakukan di salah satu sekretariat partai politik. Selain itu, pihaknya melihat program pemerintah yang harusnya diberikan kepada seluruh masyarakat, kini sudah dijadikan alat politik.

Baca juga : DKI Jakarta Butuh Pj Gubernur Yang Tidak Terafiliasi Pada Kepentingan Politik Tertentu

"Kami tak melihat adanya pembenaran jika program pemerintah dijadikan alat untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” paparnya.

Aries pun menyayangkan undangan tersebut dikeluarkan langsung oleh kepala sekolah yang notabene seorang aparatur sipil negara (ASN), yang seharusnya tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan politik praktis.

Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menindak tegas kepala sekolah bersangkutan.

“Karena telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengundang orang tua siswa ke kegiatan salah satu partai politik. Karena itu telah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan sebagai seorang ASN,” ucapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.