Babak Belur Di 2019, Ketum PPP Terpilih Kudu Benahi Partai

RM.id  Rakyat Merdeka - Tugas Ketua Umum PPP terpilih dalam Muktamar PPP Ke-IX dipastikan berat. Sosok Ketum PPP harus mampu membawa partai kembali ke puncak kejayaan setelah babak belur di Pemilu 2019. 

Diketahui, Muktamar PPP dipastikan dihelat usai sejumlah agenda politik di 2019 dan 2020 selesai. Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyebut, muktamar kemungkinan dilakukan setelah proses pelantikan DPR, DPRD, DPD dan Presiden serta agenda Pilkada Serentak 2020. 

Hingga saat ini, belum ada calon kandidat yang terang-terang mencalonkan diri jadi Ketum PPP. Di akar rumput, sejumlah nama banyak berhembus. Salah satu muncul dalam bursa calon ketum partai berlambang Ka’bah itu adalah mantan Kabareskrim Budi Waseso alias Buwas. 

Baca juga : Ke Final, Jojo Hadapi Kento Momota

Tak cuma Buwas, nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin tu rut mengemuka. Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo mengatakan, PPP perlu memilih ketua umum dengan kemampuan memanage partai. Maklum saja, berdasarkan hasil Pemilu 2019 elektabilitas PPP anjlok. 

“Memang, PPP lolos ambang batas 4 persen. Tapi, kita bisa lihat angkanya itu empat koma. Artinya, terlalu ngepas banget,” ujarnya, kemarin. 

Direktur Ekesekutif Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik In donesia (KedaiKOPI) ini mengata kan, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Romahurmuziy (Romy), suara PPP sangat terganggu. Puncaknya terjadi ketika mantan Ketum PPP itu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK). 

Baca juga : Ketum Terpilih Berpeluang Jadi Calon Presiden 2024

Dengan kondisi ini, PPP makin terpuruk. Karena itu, salah satu tugas berat Ketum PPP terpilih nanti, lanjut Kunto, adalah mengkonsolidasikan kekuatan partai dari tingkat bawah hingga atas. 

Sosok itu harus mampu meningkatkan kembali rasa percaya diri kader dan pengurus termasuk merawat kembali kantong suara partai. “Utamanya itu konsolidasi . Menguatkan kembali. Ini cukup berat karena tidak bisa seketika, sekejap mata,” ujarnya. 

Kunto juga menyarankan agar perseteruan dualisme ke pengurusan segera diselesaikan. Ini penting untuk memperbesar lagi basis masa untuk menghadapi Pemilu 2024. 

Baca juga : Paspor Habis Masa Berlaku 30 Juni 2019, Status Cekal Kivlan Zen Dicabut

Sementara, Ketua DPP PPP Rudiman mengatakan, partainya terbuka kepada siapapun yang ingin maju sebagai calon Ketua Umum PPP saat digelar Muktamar nanti. Namun, semua tetap harus tunduk pada aturan partai. 

“Siapa pun boleh-boleh saja ingin maju Ketua Umum PPP. Kami sangat terbuka sekali. Tapi kembali lagi apakah nanti dalam aturan partai membolehkan dan sebagainya,” jelasnya. 

Menurut dia, dalam AD/ ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai, mengatur bagi kader PPP yang ingin maju calon ketua umum harus masuk kepengurusan selama satu periode dalam sebuah tingkatan. [SSL]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.