Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Ajib! Upah Petugas KPPS Pemilu 2024 Naik 2 Kali Lipat, Ini Info Pendaftarannya
- Lari Pagi Di CFD Jakarta, Ganjar Borong Kaos Kaki Dagangan Siti Di Senayan
- Thomas Doll Soroti Mental Skuad Macan Kemayoran
- Survei: 60,2 Persen Publik Percaya Jokowi Tetap Netral Di Pilpres 2024
- Terbang Ke China, Ginting Cs Siap Berburu Gelar BWF World Tour Finals 2023

RM.id Rakyat Merdeka - Pembentukan Dewan Kolonel sebuah organ baru di luar struktur PDIP yang diinisiasi oleh sejumlah kader partai, seperti Trimedya Panjaitan dan lain-lain, dinilai bisa bermetamorfosa menjadi kekuatan insubordinasi.
Meski organ ilegal ini dibentuk untuk mempopulerkan Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, namun langkah ini disebut sebagai tindakan insubordinasi untuk memecah belah sesama kader partai.
“Mengapa? Karena PDIP jauh-jauh hari sudah menyiapkan begitu banyak organ untuk para kader mengaktualisasikan potensinya demi mewujudkan tujuan negara, sesuai dengan visi dan misi partai menurut anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART),” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, Selasa (8/11).
Baca juga : MTI Dorong Peran BUMN-Swasta di Sektor Angkutan Jalan Perintis
Menurut Petrus, pembentukan organ baru di luar organ yang sudah ada di dalam AD/ART partai, meski mengatasnamakan kepentingan Puan Maharani, patut diduga memiliki agenda terselubung atau sebagai duri dalam daging.
“Jika kita membaca AD/ART PDIP dengan cermat, maka di sana terdapat banyak organ yang disediakan oleh PDIP bagi kader-kadernya untuk berkarya, berjuang, mengabdi dan mempromosikan diri demi kepentingan partai mewujudkan tujuan negara, sesuai dengan visi dan misi partai,” bebernya.
Ia mengatakan ada puluhan organ partai yang terstruktur, disediakan oleh AD/ART dan disahkan dalam kongres partai.
Baca juga : Dexa Group Upayakan Ketahanan dan Kemandirian Industri Farmasi
“Pada bab tentang organisasi, kita temukan organ, seperti, fraksi partai, pusat analisa dan pengendali situasi, departemen partai, badan partai, badan pertimbangan partai, badiklat, badan pemenangan pemilu partai, komite partai, komunitas juang, Satgas partai dan lain-lain,” terang Petrus.
Namun, kata Petrus, kader-kader seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan enggan mengisi organ-organ partai yang sudah ada.
Misalnya, Komunitas Juang atau Satgas dan lain-lain, yang melembaga dalam struktur DPP PDIP, lantas membuat organ ilegal, di luar sistem dan berpotensi menjadi insubordinasi di dalam partai.
Baca juga : Panas Bumi Bisa Disulap Jadi Katalis Dekarbonisasi
“Padahal ada puluhan organ tersedia di dalam partai, tetapi dinafikan oleh Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan atau apakah karenaTrimedya dan kawan-kawan merasa sudah terbuang dari struktur, lantas membentuk Dewan Kolonel untuk mencitrakan diri atau mencari muka sebagai kader pejuang?” tanya Petrus.
“Orang lalu berpikir apakah makhluk yang bernama Dewan Kolonel ini kelak bermetamorfosa jadi “Dewan Jenderal” yang pada gilirannya menjadi kekuatan pembangkang yang destruktif untuk menyudutkan kader yang satu terhadap yang lain, semoga saja tidak,” imbuhnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya