BEM UI Sebut Jokowi Milik Parpol, Partai Garuda: Kurang Pengetahuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Garuda mengkritik pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Presiden Jokowi milik partai politik (parpol), bukan milik rakyat, lantaran dinilai lebih mementingkan aspirasi parpol.

"Sangat disayangkan, BEM UI sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan pernyataannya itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Selasa (23/5).

Karena itu, berdasarkan perintah UU Partai Politik, Partai Garuda wajib memberikan pendidikan politik, untuk meluruskan sesuatu yang keliru. Pertama, aspirasi rakyat diwakilkan melalui parpol.

Baca juga : Partai Garuda: Nggak Mungkin, Perhitungan Suara Dilakukan Bertahap

"Yang bisa membuktikan mewakili rakyat dan bisa klaim secara hukum, ya hanya Partai Politik, selain itu tidak bisa, termasuk BEM UI. Pemilu Legislatif itu adalah ajang rakyat menitipkan suaranya ke parpol," terangnya.

Kedua, calon presiden atau capres ditentukan parpol sebagai perwakilan rakyat. Setelah ada capres yang ditentukan parpol, rakyat tinggal memilih satu dari beberapa calon yang ditentukan parpol.

"Jadi yang menentukan calon itu parpol, bukan yang lainnya," tutur pria yang juga menjabat Juru Bicara Partai Garuda ini.

Baca juga : PDI Perjuangan Tangsel Siap Dukung Kaesang

Ketiga, Presiden bersumpah di hadapan MPR atau DPR yang notabene adalah parpol. Presiden juga dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya hanya oleh MPR atas usul DPR yang notabene keduanya adalah parpol.

Keempat, berdasarkan sumpah Presiden, Presiden itu memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

"Jadi tidak ada dalam sumpah Presiden itu dia milik siapa," tegasnya.

Baca juga : Partai Garuda: Capres Boleh Dapat Sumbangan Dari Pengusaha

"Maka ketika menuduh dan mempertanyakan Jokowi milik rakyat atau parpol, tentu ini pertanyaan yang sangat miskin literasi dan pengetahuan, karena Jokowi bukan milik siapapun, tapi Jokowi memegang amanat UUD dan menjalankan UU, jadi tidak ada milik-milikan," imbuh Teddy.

Dia berharap, penjelasannya ini bisa menambah pengetahuan dan juga bisa meluruskan sesuatu yang keliru.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.