Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Mencuat desakan dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pro dan kontra berdatangan.
Menurut Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy, Munaslub tidak diharamkan di Partai Golkar. Apalagi, pada tingkat akar rumput kegelisahan telah muncul sejak lama.
Hanya saja, Ridwan menyebut kawan-kawan di daerah masih wait and see, meski sebenarnya unek-unek itu lama terpendam.
"Kegelisahan itu sudah muncul sejak lama, hanya saja di akar rumput ini tidak berani bicara," ujar Ridwan dalam keterangannya, Rabu (2/8).
Salah satu contoh adalah belum dilantiknya sejumlah pengurus, baik pada tingkat 1 dan 2. Sejumlah pengurus DPD 2 bertanya, kapan mereka akan dilantik, sehingga berkedudukan definitif.
Baca juga : Jarak Elektabilitas Prabowo Dengan Ganjar Makin Lebar
Namun, DPD 1 tidak bisa menjamin jadwal pelantikan, sebab DPD 1 pun belum dilantik.
"Saya tidak meragukan keberadaan Pak Airlangga ya. Tetapi secara pribadi, dengan tidak dilantiknya seluruh DPD 1 saja, itu sebenarnya kayak gelisah. Karena ketika DPD 2 bertanya soal pelantikan, DPD 1 bilang DPD 1 saja tidak dilantik bagaimana DPD 2 bisa dilantik?" beber Ridwan.
Ia mengatakan, dengan dibiarkannya sejumlah kepengurusan di tingkat daerah membuat mesin partai tidak bekerja optimal. Padahal, tahun depan partai harus menghadapi di Pilkada.
"Pilkada kan tidak bisa tanda tangan dari pejabat pelaksana tugas," cetus Ridwan.
Tak hanya itu, saat ini para calon legislatif masih ogah-ogahan mensosialisasikan partai dan caleg Golkar. Sebab nomor urut caleg tak kunjung dirilis. Semua masih merasa was-was, sebab daftar calon sementara masih saja bisa berubah kapan saja.
"Tapi apa arti saya orang kecil di daerah. Apalagi saya ini baru dalam daftar calon sementara (DCS). Jangan sampai saya ngomong gini. Ada keluar saya dihapus. Tapi sebagai kader saya berkeyakinan, rekan-rekan DPD 1 dan 2 akan berpikir sama dengan saya," ucap Ridwan.
Sebab itu, selain tak punya sosok Capres/Cawapres internal, kegelisahan ikut menyumbang jebloknya hasil survei Partai Golkar.
"Saya tengarai sebab tidak punya Capres/Cawapres internal, juga karena belum adanya pengurus daerah yang definitif dan nomor urut yang tidak turun-turun," ucap Ridwan.
Sebagaimana diketahui, dari berbagai survei, Partai Golkar yang semula berada berada pada kisaran dua digit, kini jeblok di bawah Gerindra menjadi satu digit.
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) baru-baru ini merilis tingkat elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. PDI Perjuangan unggul di urutan teratas, sedangkan Gerindra dan Golkar menyusul di urutan kedua dan ketiga dalam survei tersebut.
Baca juga : Beringin Terlalu Berisiko
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara virtual, Minggu (23/7), menyoroti elektabilitas Golkar menurun drastis ditengah kenaikkan PDI Perjuangan dan Gerindra. "Di survei telepon kami, elektabilitas Golkar lebih rendah lagi, 6-7 persen," ujar dia.
Sedangkan hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan, elektabilitas Partai Demokrat menggusur posisi Partai Golkar dalam survei yang digelar 29 April-10 Mei 2023. Elektabilitas Partai Demokrat memang turun 0,7 persen dari survei bulan Januari 2023. Sehingga, menjadi sebesar 8,7 persen.
Namun, Golkar justru turun lebih rendah 1,7 persen dari survei pada bulan Januari 2023 sehingga menjadi 7,3 persen.
"Capaian elektabilitas Demokrat menggusur elektabilitas Partai Golkar yang meraih 7,3 persen dan berada di posisi keempat," demikian hasil survei Litbang Kompas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
