Dark/Light Mode

Dibunyikan PSI, Ditolak Koalisi

Bagi Menteri, Reshuffle Lebih Kejam dari Corona

Rabu, 20 Mei 2020 07:40 WIB
Anggota Kabinet Indonesia Maju saat diumumkan Presiden Jokowi, Oktober 2019. (Foto: Istimewa)
Anggota Kabinet Indonesia Maju saat diumumkan Presiden Jokowi, Oktober 2019. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu reshuffle alias perombakan kabinet muncul lagi. Yang membunyikan, PSI. Tanggapan partai koalisi berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Namun yang pasti, bagi menteri, reshuffle  lebih kejam dari corona. 

PSI melontarkan usulan itu karena melihat ada beberapa menteri yang  kerjanya lambat dan memble. Padahal, perlu menteri yang lebih gesit dan cepat dalam menangani situasi krisis akibat pandemi corona. “Presiden perlu mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi  krisis,” ujar Koordinator Juru Bicara PSI Dara Nasution. 

Usulan tersebut ditanggapi beragam oleh partai koalisi. Ketua DPP Golkar Firman Subagyo mengatakan, usulan PSI terlalu prematur. Menurut dia, para menteri sekarang sudah bekerja keras dalam  menangani corona. “Jangan bikin usulan yang aneh- aneh di saat semua sedang kerja. Usulan PSI sangat tidak masuk akal.  Jangan suka bikin gaduh,” ujarnya  kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Baca juga : Desa Adat Jimbaran Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Terkait Corona

Politisi PDIP, Aria Bima, tidak ingin membahas usulan PSI soal reshuffle menteri. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat berbicara masalah politik “Ini urusan Covid-19 jangan dicampuri dengan politik. Reshuffle urusan Presiden. Serahkan ke Presiden aja. Dia tahu yang terbaik untuk ngatasin masalah ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan politisi Nasdem Willy Aditya. Dia menilai, belum saatnya presiden melakukan reshuffle. “Belum saatnya untuk gonta- ganti kabinet. Masih banyak yang harus dilakukan selain menghadapi  Lebaran,” tutur Willy.

Sementara, politisi PPP Ahmad Baidowi mengatakan, partai Ka’bah tidak dalam posisi mendesak Presiden  Jokowi melakukan perombakan kabinet. “Reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, yang mengukur kinerja menterinya dengan standarnya Presiden,”  ujarnya.

Baca juga : Dirjen Perumahan Diminta Kerja Lebih Keras dan Kreatif

Yang sepakat adalah partai-partai koalisi yang tak masuk ke DPR. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menilai, saat ini hanya sedikit menteri yang mempunyai  kemampuan untuk menerjemahkan keinginan presiden. “Banyak menteri yang bingung dalam menjalankan tugas, bahkan lebih banyak yang duduk manis. Di saat pandemi Covid-19 ini, hanya beberapa gelintir menteri yang sigap dalam membantu presiden,” tuturnya.   

Begitu pun dengan PBB. “Perlu  evaluasi dan ganti menteri-menteri yang gamang dan banyak menyusahkan Presiden,” ujar Sekjen PBB Afriansyah  Noor. “Presiden harus berani dan tegas terhadap menteri-menteri yang hanya membebani kabinet ini,” imbuhnya. 

Guru Besar Politik UI Prof Budyatna menyatakan, para menteri kini deg-degan dengan adanya usulan reshuffle itu. “Bisa jadi para menteri sekarang lebih takut diganti ketimbang corona,” tuturnya, semalam. 

Baca juga : Alhamdulillah, Wakil Wali Kota Bandung Sembuh Dari Corona

Budyatna juga sepakat reshuffle dilakukan. Sebab, menteri yang saat ini kelihatan bekerja hanya yang itu- itu saja. Lainnya, mungkin makan gaji buta. [OKT/MEN/UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.