Dark/Light Mode

Soal RUU HIP

Tak Ingin Politik Semakin Panas, SBY Pilih Diam

Selasa, 23 Juni 2020 18:23 WIB
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: IG Partai Demokrat)
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: IG Partai Demokrat)

RM.id  Rakyat Merdeka - Heboh Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah sampai di telinga Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun mengaku telah membaca seluruh draft RUU kontroversial ini.

"Saya mengikuti hiruk-pikuk sosial dan politik seputar RUU HIP. Saya juga sudah membca dan mengkaji RUU tersebut," tulis Susilo Bambang Yudhoyono, lewat akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Selasa (23/6).

Namun, SBY memilih tidak tak mau ikut berpolemik terhadap rencana pembentukan regulasi yang diinisiasi DPR RI tersebut. "Tentu ada pendapat dan tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas," lanjut Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini.

Meski demikian, SBY memberi catatan penting kepada seluruh pihak, agar lebih berhati-hati dalam berpikir dan berpendapat. Termasuk, dalam merancang produk hukum yang berkaitan langsung dengan ideologi atau dasar negara.

Baca juga : HNW Minta Penolakan Publik Dipertimbangkan

"Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi, jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar," papar SBY.

SBY juga mengingatkan, perjuangan membuat konsensus dan membangun negara bukan persoalan mudah. Artinya, saat konsensus tersebut sudah terbentuk seperti sekarang ini, mestinya tidak malah membuat konflik. Karena menurutnya, perpecahan dan perselisihan ideologi yang sudah menjadi konsensus berbangsa dan bernegara, akan menguras energi yang tidak perlu. Serta merugikan rakyat dan Pancasila.

"Memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Ingat, proses nation building, dan consensus making yang kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada ideological clash dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat," ujar Menteri Pertahanan era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kicauan SBY disukai dan dikomentari ribuan warganet. Salah satunya @OssyDermawan yang menilai, SBY punya hak berpendapat karena pengalamannya sukses menjaga ideologi selama dua periode.

Baca juga : Corona Belum Mau Diajak Damai

"Bapak SBY memiliki hak untuk memiliki pandangan karena beliau relatif sukses merawat Pancasila dan keberagaman selama 10 tahun," kicaunya.

Sementara akun @herry_zudianto meminta SBY mengutarakan pendapatnya terkait RUU HIP.

"Sebaiknya dikemukakan pendapat bapak. Kita semua harus belajar mendengarkan perbedaan yg berbeda tanpa syak wasangka. Apalagi tentang Pancasila di mana Pancasila adalah (milik) kita. Tidak boleh ada yang klaim Pancasila adalah (milik) saya," sindir eks Walikota Yogyakarta ini.

Seperti diketahui, RUU HIP ditentang berbagai pihak. Mereka menganggap, RUU tidak ada urgensinya dibahas saat ini. Selain itu, berpotensi memunculkan perdebatan kembali tentang Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Baca juga : Sambut New Normal, Grab Pasang Partisi Plastik dan Sediakan Peralatan Kebersihan

Menko Polhukam Prof Mahfud MD sebelumnya menegaskan, pemerintah lebih memilih fokus penanggulangan COVID-19, ketimbang membahas RUU HIP.

"Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya, dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19," kata Mahfud. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.