Awas, Politik Uang Bisa Makin Parah

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dan terjadi kemerosotan ekonomi akan memunculkan politik uang dari para kandidat. "Kemungkinan politik uang tidak bisa dihindari, bahkan akan bersifat masif," katanya.

Menurut Arif, pasangan calon dan partai pengusung harus dapat menjaga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan demokratis. Tanpa menggunakan politik uang untuk merebut suara rakyat.

Baca juga : Jika Mampu Kendalikan Laju Covid-19, PDB Indonesia Bisa Pulih di Kuartal IV

"Kami tidak ingin Pilkada dicoreng oleh politik yang yang sesungguhnya sangat anti demokrasi. Yang semata berujung pada pragmatisme. Jadi politik uang harus dilawan bersama," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menyebut, DPR bersama pemerintah ingin membangun sistem birokrasi yang jauh dari kata mahal. Agar dapat menutup ruang-ruang dari kepentingan kelompok maupun pemilik modal.

Baca juga : Golkar: Isu Politik Dinasti Jangan Jadi Alat Menjatuhkan Lawan

"Kalau sistem kita mahal, tidak ada jalan lagi bagi perbaikan kehidupan rakyat secara keseluruhan," kata Arif.

Ia menyebut, PDI Perjuangan telah menginstruksikan seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung untuk menjalankan pertandingan secara demokratis, jujur dan adil. "Ini satu soal yang tidak boleh diremehkan. Strategi dan taktik di tengah pandemi harus dilaksanakan secara matang," tutur Arif.

Baca juga : Dinasti Politik Seperti Benang Kusut Pilkada

Diketahui, pada 9 Desember 2020 akan terselenggara pemilihan kepala daerah di 270 wilayah yang meliputi sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. (ASI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.