Muktamar PPP Bakal Digelar Januari 2021

RM.id  Rakyat Merdeka - Teka-teki kapan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar mulai terkuak. Perhelatan pergantian ketua umum partai berlambang Kabah itu akan digelar Januari 2021.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PPP Arsul Sani di sela-sela Bincang Politik Sesi 2 melalui Platform Zoom Meeting, kemarin.

“Pelaksanakan Muktamar akan dilaksanakan setelah pilkada, kemungkinan di awal Januari 2021,” ungkap Arsul.

Keinginan untuk menggelar Muktamar PPP dipercepat adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda politik di masa depan seperti tahapan verifi­kasi untuk Pemilu 2024.

Baca juga : Arjuna: GMNI Bakal Jadi Juru Pikir, Bukan Juru Pukul

Sebelum menggelar Muktamar, Arsul juga menyarankan terlebih dahulu digelar Mukernas lagi. Mukernas ini nanti akan menentukan jadwal pastinya Muktamar PPP.

Diakui Arsul, Muktamar merupakan suatu keharusan untuk membenahi partai lebih baik ke depannya.

Yang lebih menggembirakan, sikap Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa juga sangat mendukung pelaksanaan Muktamar dipercepat.

Terkait wacana Muktamar secara virtual karena situasi masih pandemi Covid-19, menurut Arsul, pelaksanaan Muktamar secara virtual akan memunculkan masalah baru bagi PPP.

Baca juga : Muka Lama Bakal Isi Kabinet Baru Jepang

“Bila Muktamar dilaksanakan secara virtual akanmenimbulkan konflik baru. Karena itu, Muktamar diusahakan tidak virtual,” jelas dia.

Mengenai namanya yang beredar sebagai salah satu kandidat, Wakil Ketua MPR ini dengan tegas mengelak. “Saya tidak ikut mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PPP,” akunya.

Masih di forum yang sama, politisi senior PPP Akhmad Muqowam mengaku sangat prihatin dengan kondisi PPP saat ini.

Kepemimpinan partai yang hanya Plt dan juga legalitasnya terus dipertanyakan. “Bicara ketua umum, ya harus segera dilaksanakan Muktamar.

Baca juga : Wacana Uji Coba Konser di Jatim Batal Digelar

Apalagi PPP banyak tokoh, dan siapa pun itu yang menjadi pemimpin harus dari orang dalam dan harus dengan kaderisasi,”katanya.

Sebab, kata dia, yang habis di PPP adalah kaderisasi. Namun begitu, PPP akan berusaha tidak tergelincir di tahun 2024.

Muqowam juga menyampaikan, baik atau tidak PPP tergantung semua kadernya. Dan PPP hanya mengenal ketua umum, bukan Plt ketua umum.

Politisi PPP Makmum Halim mengakui tata kelola partai ini seperti auto pilot. Seolah-olah pengurus harian tidak diperlukan lagi. “Saya mengusulkan ketua umum harus yang legitimate, tidak Plt terus. Seharusnya Plt jangan kelamaan,” pungkasnya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.