Dark/Light Mode

DPD Provinsi Sumatera Utara

Pendatang Baru Sulit Singkirkan Juara Bertahan

Rabu, 6 Maret 2019 13:31 WIB
Parlindungan Purba (kiri) dari Pertahana, Darmayanti Lubis (tengah) dari Pertahana dan Dedi Iskandar Batubara (kanan) dari Pertahana.
Parlindungan Purba (kiri) dari Pertahana, Darmayanti Lubis (tengah) dari Pertahana dan Dedi Iskandar Batubara (kanan) dari Pertahana.

 Sebelumnya 
Badikenita duduki kursi DPD setelah menggantikan Rizal Sirait karena diduga terlibat kasus suap senilai Rp 300-Rp 350 juta. Rizal sebelumnya adalah anggota DPRD Sumut. Dalam kasus itu, Rizak bersama 38 anggota DPRD Sumut resmi tahan selama 20 hari usai diperiksa penyidik KPK pada Rabu (7/4/2018). 

Rupanya, empat kursi DPDjuga jadi incaran calon pendatang baru. mereka berasal dari politisi partai, aktivis, akedemisi, pengacara dan pengusaha. Adalah Abdul Hakim Siagian dan Sutan Erwin Sihombing berprofesi sebagai pengacara di Sumut. 

Baca juga : Dua Kursi Kosong Jadi Rebutan Puluhan Calon

Mereka mencoba perentungan, ingin merebut kursi DPD. Ada pula Nursyam dan ustadz Sultoni Trikusuma berlatang belakang ulama. Anggota DPRD Deli Serdang, Tolopan Silitonga, politisi PKS Muhammad Nuh dan politikus PDIP Perjuangan Syamsul Hilal juga ikut meramaikan perebutan kursi senator. 

Dua akademimis, mantan Rektor UIN Sumut, Ali Yakub Matondang dan mantan Dosen Fisip USU, Dadang Darmawan Pasaribu bakal adu kekuatan di dapil ini. Petahana Damayanti Lubis mengaku, keinginan maju lagi karena lembaga DPD belum dikenal masyarakat. Meski selama 10 tahun menduduki kursi senator, Damayanti mengaku belum dikenal publik. Ini karena DPDbelum membumi seperti DPR. 

Baca juga : Putri Panglima Riau Merdeka Melawan Staf Ahlinya

“Memang tak mudah mensosialisasikan DPD, karena belum membumi seperti DPR. Padahal sama-sama anggota parlemen,” katanya. Darmayanti mengaku, konstitusi tidak memberikan kewenangan cukup buat DPD. Ada keterbatasan dalam lingkup daerah, sehingga sulit menyetarakan DPD dengan DPR. 

“Jadi inilah membuat DPD belum banyak dikenal masyarakat luas. Jika DPD diberikan fungsi sama, paling tidak DPD punya hak legislasi untuk menampung aspirasi daerah, maka DPD akan lebih dikenal masyarakat,” tutupnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.