AHY Sulit Dirobohin, KLB Demokrat Cuma Targetkan Pecah Partai

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas sejumlah mantan kadernya, diduga sudah bergeser target awal melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dari jabatannya sebagai ketua umum. Menjadi sekedar membelah dua kubu kepengurusan partai. 

Analisis ini disampaikan Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Jumat (5/3).

“Saya melihat posisi AHY ini masih cukup sulit untuk dijatuhkan, karena didukung mayoritas pengurus. Makanya, target KLB bergeser. Yang penting, ada dua kubu kepengurusan Partai Demokrat,” jelas Toto.

Baca juga : Siap Maju Di KLB Demokrat, Hasnaeni Tawarkan Visi Partai Emas

Toto menduga, target bergeser karena para penggagas KLB Demokrat ini mengakui,  posisi AHY di tampuk kepemimpinan Demokrat, hingga saat ini masih kokoh. Dengan dukungan mayoritas pengurus pusat, DPD dan DPC.

Meski masih belum dapat dipastikan, apakah loyalitas para pengurus itu bertahan hingga KLB benar-benar jadi digelar, atau hanya ilusi saja. 

Yang pasti, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini menjelaskan, rencana KLB tak hanya terkendala pada faktor dukungan yang masih relatif solid kepada AHY. Tetapi juga kepentok soal legitimasi, jika merujuk pada AD/ART partai.

Baca juga : Pengamat : Pemecatan Kader Demokrat Demi Jaga Marwah Partai

Dalam salah satu pasal disebutkan, salah satu syarat sah KLB adalah persetujuan Majelis Tinggi Partai. KLB juga baru dianggap sah, jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC.

“Kalau merujuk pada ketentuan konstitusi partai, KLB tersebut pasti kehilangan legitimasi. Sebab, tak mudah buat panitia KLB untuk memenuhi syarat tersebut. Apalagi, ada ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai,” terang Toto.

Karena itu, Toto menilai, hanya ‘jurus mabok’ yang bisa memuluskan digelarnya KLB Demokrat, dengan segala resiko buruk yang akan diterimanya. Salah satunya, kehilangan legitimasi publik karena dianggap melakukan praktik ‘politik kotor’.

Baca juga : Andi Merajuk Ke Mahfud

“Tidak mustahil, akan berimbas pada citra buruk pemerintahan Jokowi, jika praktik demokrasi tak sehat itu berujung pada keputusan pemerintah, lewat Menkumham untuk melegalkan hasil KLB,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.