Dark/Light Mode

Kudeta Demokrat Bukti Buruknya Jaminan Keamanan Parpol

Jumat, 5 Maret 2021 17:46 WIB
KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). (Foto: Ist)
KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar untuk mengkudeta kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY merupakan buruknya jaminan keamanan partai politik (parpol). Tata kelola politik parpol yang dilakukan pemerintah dianggap buruk.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan, secara legalitas Partai Demokrat yang dikomandoi AHY merupakan kubu yang sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Sehingga, jika ada pihak yang berusaha merebut kekuasaan Demokrat melalui cara ilegal dan tidak sesuai AD/ART, maka dianggap tidak sah.

Baca juga : KLB Partai Demokrat Coreng Kepercayaan Investor

"Semestinya negara menjamin independensi parpol dan menjamin dari gangguan terutama jika tidak sesuai dengan statuta parpol tersebut," kata Dedi, kepada RM.id, Jumat (5/3).

Dalam pandangannya, KLB Demokrat jelas langkah sabotase terbuka. Apalagi, jika nantinya hasil KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara yang diakui negara melalui putusan Menkumham.

"Maka saat itu kita sedang menyaksikan betapa buruknya tatakelola politik parpol," tegasnya.

Baca juga : Demokrat Minta Polri Bubarkan KLB Di Deli Serdang

Dedi menambahkan, dua hal yang bisa menjadi pelajaran soal kudeta Demokrat saat ini. Kasus yang terjadi dalam partai berlambang Bintang Mercy ini akan menyeret Pemerintahan Presiden Jokowi.

Pertama, jika pemerintah diam atas sabotase ini, maka publik menilai ada restu dari Pemerintah. "Terpenting, ini menandai buruknya jaminan keamanan Parpol," terangnya.

Apalagi, kata dia, keterlibatan Pemerintah semakin jelas, jika terbukti Moeldoko adalah tokoh yang mengambil alih Demokrat melalui KLB.

Baca juga : Setahun Pandemi, Cadbury Luncurkan Kemasan Spesial

Kedua, ini mengingatkan pada konflik PDIP di masa silam, kondisi yang kemudian memunculkan kemenangan Megawati pada saat itu.

"Untuk itu,  AHY perlu membaca sejarah PDIP dan mereplikasi bagaimana Megawati melakukan perlawanan pada  masa itu," jelas pria yang biasa dipanggil Azra ini. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.