Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Zaskia Adya Mecca, Turun Langsung Padamkan Karhutla
- Chelsea Vs Tottenham Hotspur, Derby Sarat Kepentingan
- Moto3 Australia, Veda Ogah Ngotot Di Phillip Island
- KBRI Paris Minta WNI Waspadai Demo Lanjutan di Prancis: Perhatikan Jam Malam
- Polda Metro Ciduk Dua Tersangka Pengiriman 26 Jeriken Merkuri Ke Burkina Faso
RM.id Rakyat Merdeka - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar untuk mengkudeta kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY merupakan buruknya jaminan keamanan partai politik (parpol). Tata kelola politik parpol yang dilakukan pemerintah dianggap buruk.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan, secara legalitas Partai Demokrat yang dikomandoi AHY merupakan kubu yang sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Sehingga, jika ada pihak yang berusaha merebut kekuasaan Demokrat melalui cara ilegal dan tidak sesuai AD/ART, maka dianggap tidak sah.
Baca juga : KLB Partai Demokrat Coreng Kepercayaan Investor
"Semestinya negara menjamin independensi parpol dan menjamin dari gangguan terutama jika tidak sesuai dengan statuta parpol tersebut," kata Dedi, kepada RM.id, Jumat (5/3).
Dalam pandangannya, KLB Demokrat jelas langkah sabotase terbuka. Apalagi, jika nantinya hasil KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara yang diakui negara melalui putusan Menkumham.
"Maka saat itu kita sedang menyaksikan betapa buruknya tatakelola politik parpol," tegasnya.
Baca juga : Demokrat Minta Polri Bubarkan KLB Di Deli Serdang
Dedi menambahkan, dua hal yang bisa menjadi pelajaran soal kudeta Demokrat saat ini. Kasus yang terjadi dalam partai berlambang Bintang Mercy ini akan menyeret Pemerintahan Presiden Jokowi.
Pertama, jika pemerintah diam atas sabotase ini, maka publik menilai ada restu dari Pemerintah. "Terpenting, ini menandai buruknya jaminan keamanan Parpol," terangnya.
Apalagi, kata dia, keterlibatan Pemerintah semakin jelas, jika terbukti Moeldoko adalah tokoh yang mengambil alih Demokrat melalui KLB.
Baca juga : Setahun Pandemi, Cadbury Luncurkan Kemasan Spesial
Kedua, ini mengingatkan pada konflik PDIP di masa silam, kondisi yang kemudian memunculkan kemenangan Megawati pada saat itu.
"Untuk itu, AHY perlu membaca sejarah PDIP dan mereplikasi bagaimana Megawati melakukan perlawanan pada masa itu," jelas pria yang biasa dipanggil Azra ini. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya