Dark/Light Mode

Peran Oposisi Kendor

Demokrasi Indonesia Di Persimpangan Jalan

Sabtu, 6 Maret 2021 06:10 WIB
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta. (Foto: Dok. Partai Gelora)
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta. (Foto: Dok. Partai Gelora)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta optimis, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, asalkan potensi sumber dayanya ditingkatkan.

“Dalam metafor saya, langit kita terlalu tinggi, tetapi kita terbang terlalu rendah,” ujar Anis di acara webinar Moya Institute bertajuk "Demokrasi Indonesia Di Simpang Jalan", Jumat (5/3).

Menurutnya, bangsa Indonesia harus membuat lompatan baru untuk merumuskan satu arah sejarah baru, dengan memanfaatkan peluang global dan krisis yang terjadi akibat pandemi.

Berita Terkait : Diskusi Moya Institute: Demokrasi Indonesia Masih Malu-malu

Mantan Ketua DPR ini menilai, Pancasila secara implementatif, pada dasarnya adalah upaya mempertemukan agama, demokrasi dan kesejahteraan. Agama sebagai basis moralnya, demokrasi adalah sistemnya, dan kesejahteraan sebagai output-nya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai, demokrasi di Indonesia sedang lemah. Menurutnya, Indonesia yang menganut sistem politik presidensial, tapi oposisinya minim.

Sebenarnya, peran oposisi ada di DPR. Namun, peran ini tidak dijalankan karena patut diduga begitu menyatu dengan pemerintahan. “Kecenderungan ikut maunya negara,” katanya.

Baca Juga : MAKI Laporkan Kasus Pajak Rp 1,7 Triliun, Ini Baru Kakap

Fahri berkelakar, partai politik (parpol) yang menempatkan wakilnya di parlemen seolah berhenti menjadi industri berpikir. Kebanyakan elite parpol, baik ketua umum, sekretaris jenderal, hingga pimpinan Fraksi di DPR tidak lagi menawarkan pemikiran segar. Malah telah menjelma menjadi mesin kekuasaan. “Melihat parpol sekarang, demokrasi kita di persimpangan jalan,” tudingnya.

Sedangkan diplomat senior, Prof Imron Cotan menilai, Indonesia masih belajar berdemokrasi. Sehingga jangan berharap bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi belakangan ini. “Itu over expectation,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Australia pada 2003-2005 ini.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sistem politik berbasis Washington consensus dengan analogi one man one vote. Basis politik Indonesia adalah Pancasila, melalui musyawarah mufakat.

Baca Juga : Bima Siap Nyalon DKI-1

Dikatakan, poin penting demokrasi adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Caranya, dengan mengimplementasikan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Yaitu, tentang tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. [BSH]