Mahfud Dan Yasonna Mau Netral, Yakin?

 Sebelumnya 
Meskipun banyak yang meragukan pemerintah bersikap netral, namun Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng memilih berprasangka baik. Dia percaya Kemenkumham akan bersikap netral. Dia yakin, kementerian yang digawangi Yasonna itu, akan menangani kasus ini dengan jernih, sesuai aturan main, yakni AD/ ART Partai Demokrat yang tercantum di lembaran negara. 

“Saya sih masih percaya bahwa teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan bisa menjaga integritasnya,” ujar eks Menpora itu dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, kemarin. 

Baca juga : Hasnaeni : Nasib KLB Demokrat Di Tangan Yasonna

Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie juga yakin pemerintah akan bersikap netral. Apalagi setelah melihat pernyataan Mahfud. Namun, keyakinan itu menjadi ragu bila melihat perlakuan pemerintah dalam setiap kasus dualisme partai. Selama ini, pemerintah lebih berpihak pada kubu yang dianggap dekat dengan penguasa dalam menangani dualisme partai. 

Lagipula, dalam kasus Demokrat ini, kata dia, cukup berbeda dengan dualisme partai yang pernah terjadi. Dalam kasus Demokrat, perebutan kekuasaan justru dilakukan oleh orang luar. Meskipun dalam politik itu bisa terjadi, namun secara etika politik, apa yang dilakukan Moeldoko terhadap Demokrat adalah salah. “Karena orang luar. Kalau orang partai dan berdarah-darah mungkin orang akan maklum,” kata Lely, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Baca juga : Karena Mau, Jadi Lupa Malu

Ia juga mengkritik AHY. Menurutnya, sebagai junior yang tampil menjadi Ketua Umum tanpa meritokrasi agar lebih menghargai senior. Tidak asal pecat-memecat. Jebolan doktoral terbaik Universitas Padjadjaran itu berharap pemerintah dapat mempertemukan kedua kubu. Sebagaimana pernah dilakukan Yasonna ketika menyelesaikan kasus dualisme Golkar dan PPP. “Posisi pemerintah baiknya seperti itu. Supaya meninggalkan kesan baik kepada masyarakat dan para pihak yang berseteru,” harapnya. 

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno juga berharap Kemenkumham bisa netral, objektif dan tidak partisan dalam memutus perkara dualisme Demokrat. Jika tidak, konsekuensinya akan dipanen pemerintah. “Kepercayaan publik pasti menurun. Apapun hasilnya, yang penting keputusan Kemenkum HAM harus objektif,” pungkas Adi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.