TKN: Yang Bilang Pemilu Curang, Itu Zalim!

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin menyatakan pihak yang menyebut Pemilu penuh dengan kecurangan sebagai orang-orang yang zalim. Sebab, Undang-Undang Pemilu telah didesain mengantisipasi segala bentuk kecurangan, serta memberikan saluran pengaduan yang berjenjang.

“Jangan asal cuap-cuap di media. Semua kecurangan diberikan saluran pengaduan berjenjang. Ke Bawaslu, lalu di MK. Tapi, lengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Jangan delegitimasi Pemilu,” tegas Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, di War Room TKN, Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat (26/4).

Untuk memantau jalannya Pemilu, TKN berinisiatif membentuk War Room yang berfungsi sebagai pembanding data KPU dan quick count lembaga survei. Dari hasil olah data inilah, TKN bisa menarik kesimpulan bahwa Pemilu 2019 telah berjalan tanpa kecurangan yang masif.

Baca juga : Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Iklim Investasi

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong menyatakan, pihaknya berkomitmen secara rutin meng-update data penghitungan suara dari War Room TKN.

“Makanya, kami mendorong BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) membuka pusat tabulasi mereka kalau memang sudah ada. Karena kabar terakhirnya mereka baru meminta salinan C1. Jangan-jangan, baru mau dibentuk? ujar Usman Kansong.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menambahkan, indikasi tidak adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 juga tercermin dari hasil penghitungan sementara KPU, TKN, maupun Quick Count yang relatif sama.

Baca juga : Persepi: Data Quick Count Itu Ilmiah dan Legal

“Yang berbeda itu cuma klaim BPN menang 62 persen. Apakah benar mereka punya pusat penghitungan suara? Kalau mereka buka, publik jadi bisa tahu mana yang akurat. Ini kan lebih elok,” tegas Lukman.

Koordinator War Room Direktorat Saksi TKN Alfati Nova mengungkapkan, pihaknya menggunakan data yang berasal dari saksi-saksi 01 yang telah menerima mandat tertulis untuk menjamin akurasi data. Jokowi-Amin tercatat memiliki lebih dari 800 ribu saksi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Data kami bisa dipertanggungjawabkan. Karena dikirimkan oleh saksi-saksi 01 yang memegang salinan C1 yang telah ditandatangani KPPS. Jadi, bukan dari relawan,” ungkap Alfati Nova. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.