Kubu Prabowo Tak Mau Konyol

RM.id  Rakyat Merdeka - Nasihat Prof Romli Atmasasmita dan para begawan hukum agar kubu Prabowo tidak menempuh jalur inkonstitusional, didengar juga. Kubu 02 memastikan akan selalu memilih jalur konstitusional menyikapi setiap proses demokrasi ini.

Sampai kemarin, suhu politik di tingkat elite masih panas. Kubu 02 berkeyakinan telah terjadi kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematis dalam pemilu. Karena itu, mereka meminta dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan pemilu. Sementara, kubu 01 berpendapat sebaliknya. Mereka yakin pemilu sudah berlangsung jurdil. Meski ada satu dua kekurangan, pemilu relatif berjalan aman, lancar dan damai.

Di tengah perseteruan itu, ada polemik yang tak juga reda sampai sekarang. Yaitu kekhawatiran 01 dan sejumlah pihak bahwa kubu Prabowo-Sandi akan melakukan gerakan inkonstitusional. Gerakan mengarah ke jalur inkonstitusional itu terasa tak lama setelah pencoblosan digelar. Tepatnya setelah lembaga survei memaparkan hasil hitung cepat yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

Setidaknya ada dua gerakan dari kubu 02 yang dianggap mengarah ke jalur inkonstitusional. Pertama, mendeklarasikan kemenangan dan menyatakan Prabowo dan Sandi sebagai presiden dan wapres terpilih. Deklarasi ini tak hanya sekali. Tapi berkali-kali. Kedua, muncul ajakan gerakan people power yang dimotori Amien Rais.

Tak hanya kubu 01 yang menilai gerakan 02 mengarah ke jalur inkonstitusional. Teman koalisi yaitu Ketum Demokrat SBY, sejak awal sepertinya mencium gelagat tak beres. Karena itu, dari Singapura, SBY berkirim surat mewanti-wanti kadernya agar tak ikut-ikutan dalam gerakan inkonstitusional.

Baca juga : Prabowo Maunya Langsung Ketemu Jokowi

Namun, BPN Prabowo-Sandi menepis tuduhan dan kekhawatiran tersebut. Jubir BPN, Andre Rosiade menegaskan, Prabowo dan seluruh pendukungnya berkomitmen tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi.

“Jangan ragukan Merah Putih-nya Prabowo, kenegarawanan Prabowo, dan patriotisme Prabowo," kata Andre.

Dia menjamin Prabowo tak akan mengorbankan demokrasi. Komitmen ini sudah terbukti saat Prabowo tak memanfaatkan momentum 1998 untuk melakukan kudeta militer.

Soal ajakan gerakan people power, Andre menjawab begini. Kata dia, ajakan gerakan people power adalah gerakan mengajak relawan dan pendukung untuk menjaga TPS serta C1. Serta menjaga rekapitulasi suara mulai dari kecamatan sampai KPU Pusat sehingga pemilu terjaga jauh dari kecurangan. “Begitu people power yang dimaksud. Bukan dalam arti menggulingkan pemerintah,” tutur Andre.

Wasekjen Gerindra ini juga membantah kubu 02 akan mendelegetimasi hasil perhitungan suara KPU. “Tidak ada niat kami mendelegitimasi KPU,” tegasnya.

Baca juga : Prabowo Tuding Ada Kecurangan

Saat ini, BPN mendesak KPU, Bawaslu, TKN, DKPP dan semua stakeholder bersepakat membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kecurangan yang dinilainya terjadi secara luas, massif, sitematis serta brutal.

Bagaimana jika hasil KPU berbeda dengan hasil hitungan BPN, apa yang akan dilakukan BPN dan Prabowo? Termasuk jika ada perselisihan hasil suara, apakah akan melawan lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK) atau people power? Andre menjawab diplomatis. “Kita akan menggunakan seluruh jalur-jalur konstitusional,” ungkapnya.

Bila nanti sudah ada pengumuman rekapitulasi KPU, pihak yang kalah bisa memanfaatkan rentang waktunya untuk menggugat ke MK. BPN menjamin setelah proses di MK selesai, ketegangan pilpres juga reda. Rekonsiliasi tercipta. “Setelah itu, saya yakin semua akan kembali bersatu,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo juga telah memberikan penegasan serupa. “Pak Prabowo akan melakukan dengan cara yang konstitusional dan dia sudah mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tetap sejuk dan tidak terpancing emosi oleh provokasi pihak sebelah,” kata Hashim saat jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski begitu, pihak BPN juga meminta agar aparat bersikap konstitusional. “Tidak perlu diragukan, Prabowo tidak akan ambil langkah-langkah di luar konstitusional. Kami juga berharap aparat mengambil cara yang konstitusional,” pungkasnya.

Baca juga : Mau Umumkan 80 Calon Menteri, Prabowo Pede Apa Kepedean?

Beberapa begawan hukum ssbelumnya telah mewanti-wanti juga menyarankan agar kubu Prabowo menempuh jalur konstitusi jika memang menemukan adanya kecurangan. Saran itu datang dari Prof Romli, Prof Jimly, Prof Mahfud dan yang lainnya.

Warganet gembira mendengar sikap BPN seperti itu. "Kata BPN, Prabowo akan menempuh jalur hukum dan cara-cara konstitusional. Ini tandanya kubu 02 tak mau konyol. Bagus lah," kicau @faqihmubarok. Yang lain berpendapat sama. "Setuju. Agar bangsa Indonesia ini tetap ada seribu tahun lagi," kicau @pribum1 diamini @Fauzico1. "Prabowo pesannya jelas antikekerasan, karena kami pendukung 02 pada posisi antikekerasan. Kawal form C1 karena itu konstitusional, itu aja."

Akun @Relawan_02PAS yakin BPN dan Prabowo akan taat hukum. "Yang pasti Pak Prabowo akan taat konstitusi. Pak Prabowo sudah buktikan di 2014. Pak Prabowo datang ke pelantikan Jokowi kasih "hormat". Pak Prabowo patriot. Pak Prabowo negarawan.!!," cuitnya. [BCG/FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.