Dark/Light Mode

Kritik Pemerintah

PDIP Diomongin Politisi Gerindra

Minggu, 8 Agustus 2021 06:45 WIB
Politisi senior Partai Gerindra, Arief Poyuono. (Foto: Istimewa)
Politisi senior Partai Gerindra, Arief Poyuono. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ikut geregetan dengan hujan kritik yang dilayangkan partai oposisi dan koalisi kepada Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Para pengkritik itu ditantang beraksi nyata, bukan omong doang.

“Ayo gelar mosi tidak percaya kepada Jokowi terkait penanganan Covid-19. Berani nggak?,” ujar politisi senior Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Diciduk Polisi Karena Bikini

Pernyataan dia itu sebagai respons atas kritik kepada Presiden Jokowi yang dinilai hanya sebatas pencitraan semata. Mulai dari Partai Demokrat yang menyebut bangsa gagal alias failed nation soal cara Jokowi melawan virus asal Wuhan, sampai elite partai penguasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga ikut-ikutan.

Pengkritik dari Banteng pun bukan kader biasa. Di adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani yang menyinggung soal data anak-anak yatim piatu karena pandemi. Bahkan dua legislator dari PDIP, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu juga mengkritik mengapa Pemerintah tidak memilih opsi lockdown.

Baca juga : Produksi Terbatas, Pemerintah Terima Donasi Ribuan Oxygen Concentrator

Poyuono mengaku gerah dengan banjir kritik terhadap Pemerintah. Bukan masalah isi kritiknya, mantan politisi PDIP ini menilai caranya saja yang tidak pas. Menurutnya, baik PDIP dan Demokrat sudah tahu jalan legal mengkritik. Misalnya, menggunakan hak angket di DPR membuat Panitia Khusus (Pansus).

“Kalau cuma kritik, mana didengar Pemerintah. Yang ada cuma adu mulut di media sosial dan media-media. Ayo, berani nggak bentuk Pansus,” tantangnya.

Baca juga : Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Perkuat Sektor Pertanian

Wakil Ketua DPP Gerindra medio 2015-2019 ini menilai, sewajarnya wakil partai di parlemen menggunakan hak konstitusionalnya menguliti kebijakan Pemerintah. Misalnya, tentang tata kelola Pemerintah melawan pandemi Covid-19.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.