Dark/Light Mode

Tolak Masa Jabatan Lebih Dari 10 Tahun, PDIP Tak Restui Aturan Presiden 3 Periode

Sabtu, 18 September 2021 11:57 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Istimewa)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - PDIP tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi 3 periode.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara, lebih dari 10 tahun.

Hal ini ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (18/9).

"PDIP menekankan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024, tergantung hasil kontemplasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di masa yang akan datang," kata Hasto.

Baca juga : Rakyat Restui Prabowo Nyapres Lagi

Usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan PDIP, lanjutnya, hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sejak Awal Taat Konstitusi

Dia memastikan, PDIP dan Presiden Jokowi  tidak menginginkan penambahan jabatan kepala negara, atau tiga periode. 

"Sejak awal, PDIP taat pada konstitusi. Ini sudah ditegaskan Pak Jokowi berulang kali," tandas Hasto.

Baca juga : Survei CISA: Mayoritas Tolak Wacana Presiden 3 Periode

"Ktika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi, dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sehingga, tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan," imbuh politisi asal Yogyakarta ini. 

Hasto menekankan, konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Mengatur tata pemerintahan yang baik, agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola negara tetap mengabdikan diri kepada kepentingan Tanah Air. 

Hasto juga menyadari, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner.

Namun, pekerjaan rumah PDIP bukan mengenai sosok. Melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan Jokowi kelak.

Baca juga : Syarief Hasan: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang Tak Punya Pijakan Yuridis

PDIP justru ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Presiden Jokowi, bisa menjadi haluan negara.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.