Demokrat Pilih Jokowi, Oposisi Apa Netral Lagi?

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menegaskan tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi, sampai pengumuman pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Setelah itu, partai berlogo mercy itu punya kedaulatan sendiri untuk menentukan nasibnya. Pertanyaannya, apakah Demokrat akan gabung ke barisan Jokowi? Jadi oposisi? atau netral lagi?

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengibaratkan Pilpres seperti pertandingan sepakbola. Ketika peluit akhir ditiup KPU pada 22 Mei, maka pertandingan usai. “Capres itu kan habis batas waktunya 22 Mei. Ya udah jangan kau paksa terus main bola, capek juga. Sudah berakhir. Selesai,” kaya Hinca di Gedung KPU, kemarin.

Menurut Hinca, dengan diumumkannya pemenang Pilpres oleh KPU pada 22 Mei, berakhir juga Koalisi Adil Makmur yang dibentuk untuk mendukung pasangan Capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. “Peluit terakhir ditiupkan oleh wasit dalam hal ini KPU nanti tanggal 22 Mei. Nah kalau sudah ditiup peluit pertandingan berakhir, ya berakhir,” tambahnya.

Baca juga : Oposisi Australia Jantan Ngaku Kalah, Di Sini...?

Menurut Hinca, koalisi partai pendukung Capres 02 yang terdiri dari Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS bukanlah sekutu yang abadi. Bukan koalisi sampai mati. Namun, ia meminta untuk tidak memaksa Demokrat keluar dari koalisi sebelum proses rekapitulasi suara di KPU rampung. Sebab, itu bisa disebut walk out (WO).

“Biarkan kami di dalam lapangan sampai peluit ini ditiup berakhir. Nanti, kalau kau tinggalkan pertandingan sebelum peluit ditiupkan, itu namanya WO (walk out), tidak fair. Saya ini orang yang ngurusi bola. Saya ini selalu membawa prinsip-prinsip bola di dalam politik,” tandasnya.

Setelah 22 Mei, kata dia, Demokrat punya kedaulatan untuk menentukan tetap berada di dalam Koalisi Adil Makmur, atau hengkang. “Ya masing- masing partai punya kedaulatan toh,” cetusnya.

Baca juga : Nasdem, PKB Dan Demokrat Berebut Posisi Empat Besar

Terkait isu Demokrat akan bergabung dengan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin setelah pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi, Hinca mengatakan, seluruh warga negara boleh bertemu dan silaturahim dengan Presiden.

Kedatangan AHY ke Istana beberapa waktu lalu, adalah karena diundang Presiden. “Ingatlah, Pak Jokowi memanggil Mas AHY itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden, bukan capres,” kata dia.

Adapun mengenai kehadiran AHY di Forum Bogor bersama para kepala daerah, Hinca menyebut wajar. Karena sebagai anak bangsa, AHY aktif berdialog dan berdiskusi.

Baca juga : JANSEN SITINDAON : Yang Kalah, Mengawasi Kerja Yang Menang

Sementara terkait aksi 22 Mei, Hinca memastikan partainya tidak ikut-ikutan. Pihaknya mengaku lebih memilih jalur-jalur konstitusional dalam mengungkap kecurangan Pemilu. “Saya pastikan dari Demokrat tidak ikut,” pungkasnya.

Lalu, kemana Demokrat setelah pemenang pemilu ditetapkan? Pengamat Politik Ujang Komaruddin menilai, Demokrat berpeluang hengkang dari kubu koalisi Prabowo-Sandi. Sebab selama ini, Demokrat dirugikan dengan bergabung di Koalisi Adil Makmur. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, setidaknya ada tiga alasan logis Demokrat hengkang dari kubu 02.

Pertama, AHY tidak jadi cawapres Prabowo. Kedua, kepala daerah ternyata kebanyakan dukung Jokowi-Ma’ruf. Ketiga, suara Demokrat turun drastis dibanding partai- pernah menengah lainnya. “Ada dua kemungkinan sikap Demokrat ke depan. Pertama, kembali menjadi poros tengah seperti sebelumnya atau bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf," tukasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.