PPP: PKS Jangan Sewot Dong

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum parpol pendukungnya di Istana Negara Selasa (2/5), masih menjadi perbincangan. Hal ini dinilai sebagai bentuk cawe-cawe dalam urusan peta koalisi Pemilu 2024. Namun, ada juga yang menyebutnya wajar.

Salah satu kubu pengkritik tajam itu adalah PKS. Partai Dakwah ini heran, mengapa Par­tai NasDem yang masih dalam barisan pemerintahan tidak diundang. Presiden Jokowi juga dinilai terlalu jauh masuk dalam dinamika politik.

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai Pemerintah yang hadir di Istana juga menilai aneh sikap PKS. Apalagi, Partai NasDem justru lebih santai menang­gapi pertemuan yang tak dihadiri Surya Paloh selaku ketua umumnya.

Baca juga : Erick: Hak Karyawan BUMN, Saya Jaga Sekuat Tenaga

“Yang nggak diundang Nas­Dem. Kenapa PKS yang kebakaran jenggot? Kan PKS bukan bagian partai koalisi pemerin­tahan. NasDem saja santai. Jadi (PKS) jangan sewot dong,” kata Juru Bicara PPP Achmad Baidowi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan, pertemuan presiden dengan partai koalisi pemerintahan hal yang lumrah. Di masa Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY), juga kerap terjadi. Di era pemerintahan SBY, PKS juga pernah tidak diundang. “Biasa saja kan itu. Bukan sesuatu yang harus ditanggapi dengan berlebihan,” tandasnya.

Mantan wartawan media massa milik salah satu taipan besar ini bilang, pertemuan itu sama sekali tak membahas politik praktis 2024. Kalaupun mem­bahas, itu juga hal lumrah. “Ketemunya juga dilakukan di luar jam kerja. Tak ada aturan. Yang dibahas terkait perkem­bangan ekonomi global. Jadi PKS santai saja deh,” pesannya.

Baca juga : Kenapa NasDem Tidak Diundang Dalam Pertemuan Bos Parpol Di Istana? Ini Jawaban Jokowi...

Sementara Ketua Umum Re­lawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi juga menilai wajar dan tidak ada yang dilanggar Presiden ikut cawe-cawe dalam konfigurasi peta politik jelang Pemilu 2024.

“Memang presiden sebelum­nya tidak begitu? Jokowi kan pejabat politik, masih dalam batas undang-undang. Kritik mengatakan Jokowi cawe-cawe ukurannya sumir dan abstrak,” tuturnya kepada Rakyat Merdeka, ditemui di kawasan Istora, Jakarta Pusat, dua hari lalu.

Yang pasti, lanjut Budi Arie, kecaman dan kritikan kepada Jokowi tak mengurangi kepua­san publik yang mencapai 82 persen terhadap pemerintahan seperti hasil berbagai lembaga survei. “Saya amat yakin, nanti siapapun yang didukung beliau yang akan menang,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.