TPN: Data Ganjar Saat Debat Pertahanan Valid

RM.id  Rakyat Merdeka - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto menegaskan data pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik yang disampaikan Ganjar saat debat Capres-Cawapres ketiga dapat dipertanggungjawabkan.

"Jadi, data-data itu sangat memungkinkan bila mau diperiksa validitasnya," kata Andi dalam bincang santai bersama pengamat pertahanan dan keamanan dari CSIS Rizal Sukma di Markas TPN, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Namun, kami tidak menggunakan data dari Global Power Index (GPI). Pasalnya GPI hanya mencatat jumlah kepemilikan alutsista tanpa menjelaskan berapa yang siap digunakan," sambung Andi.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) itu menjelaskan maksud Ganjar yang menggunakan diksi usang dibanding bekas dalam pembelian alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kata Andi, sesuatu yang usang berarti ketinggalan zaman. Sedangkan yang bekas kemungkinan masih layak pakai.

Baca juga : Siapkan Lapangan Kerja, Ganjar Janji Bakal Bangun Peta Jalan Selatan Selatan

"Pembelian alutsista sebagai sarana meningkatkan pertahanan negara adalah suatu keharusan. Terlebih, dinamika geopolitik sangat dinamis dan cenderung memanas. Karena itulah Capres Ganjar memakai istilah no utang, no usang," urai Andi.

Dia melanjutkan, sebagai negara Non Blok yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak berharap terimbas konflik. Ataupun malah terlibat konflik dengan negara manapun.

Namun, upaya preventif harus tetap dilakukan sedini mungkin guna menjaga kedaulatan negara.

"Salah satunya dengan melakukan pengadaan alutsista yang mampu menjawab kebutuhan zaman terkini," tegas dia.

Pengadaan alutsista membutuhkan anggaran yang sangat besar. Prosesnya pun memerlukan waktu bertahun-tahun. Untuk mengurangi beban anggaran, industri pertahanan dalam negeri harus dimaksimalkan.

Baca juga : Ganjar Pertanyakan Komitmen Kemenhan Jaga Keselamatan Prajurit

Inilah yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pembelian alutsista disertai alih teknologi, bahkan sekarang Indonesia juga bekerjasama dengan negara lain dalam pengembangan alutsista. Misalnya pembuatan KAI KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Korea Selatan.

"Ke depan, Indonesia membuat kapal di PT PAL, pesawat di PT DI, senjata dan kendaraan tempur di PT Pindad," beber dia.

Menurut mantan tim transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi itu, ada beberapa cara pengadaan alutsista.

Selain membeli langsung kepada produsen, bisa juga melalui mekanisme pembelian dari pengguna lain (second hand) maupun hibah. Manapun cara yang digunakan, kata dia, setiap alutsista membutuhkan anggaran untuk perawatan, serta pelatihan penggunaan.

"Hal-hal seperti ini harus turut dipertimbangkan sebelum melakukan pengadaan. Jangan sampai alutsista yang dimiliki tidak dapat digunakan karena terkendala anggaran akibat biaya perawatan yang mahal atau kelangkaan suku cadang," paparnya.

Baca juga : Tak Bocorkan Rahasia Negara Saat Debat, Netizen Puji Prabowo

Mengenai pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar, menurut Andi, pengadaan itu setidaknya memiliki dua masalah. Pertama, kelangkaan suku cadang karena pihak produsen sudah tidak memproduksinya lagi. Kedua, pesawat ini masih termasuk kategori generasi 4 yang kini sudah banyak ditinggalkan. Padahal, negara-negara lain sudah menggunakan pesawat generasi 4,5.

"Di samping kedua masalah tersebut, harganya yang mencapai 734,53 juta dolar AS (sekitar Rp 10,95 triliun) sangat membebani APBN," pungkas dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.